Oknum ASN Dipolisikan, Diduga Salahi Ketentuan Dalam Pengadaan Perpusdes

RANGKASBITUNG, BANPOS – Program Perpustakaan Desa (Perpusdes) yang sumber anggarannya dari Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran (TA) 2019, diduga ada penekanan kepada pihak desa oleh oknum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lebak, untuk mengarahkan pengadaan tersebut kepada pengusaha tertentu.

Diketahui alokasi Banprov sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada 340 desa. Dari alokasi anggaran Rp50 juta tersebut dialokasikan untuk fisik sebesar Rp 40 juta dan Rp10 juta untuk perpustakaan desa berupa pengadaan alat-alat perpustakaan.

Sekjen DPP GNI, Abdul Ajis mengatakan, pengadaan perpustakaan desa tersebut diduga menyalahi ketentuan, lantaran pihak desa sudah mentransfer uang namun barang berupa buku dan rak buku belum diterima oleh pihak desa.

“Ini penyimpangan, uang sudah dikirim namun barang belum diterima pihak desa seperti di Desa Bojongmanik dan Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, kasus ini sudah kami laporkan ke Polsek setempat,” ungkap Abdul Azis kepada wartawan, Sabu (1/6/2019).

Selain ada indikasi penyimpangan, kata Ajis yang lebih parah lagi adalah soal adanya keterlibatan oknum pegawai DPMPD Lebak yang terlibat dalam pengadaan perpus desa tersebut.

“Bahkan ada penekanan kepada pihak desa agar memberi PO ke pungasaha tertentu oleh oknum ASN tersebut, sehingga penggadaan mau tidak mau harus melalui oknum tersebut,” tegasnya.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Bojongmanik, Aipda Khaerul Anwar mebenarkan adanya laporan kasus pengadaan perpus desa di kecamatan Bojongmanik.

“Ya bahwa ada aduan dari LSM GNI terkait dugaan kasus tersebut, saat ini masih dalam penyelidikan,” ucapnya. (DHE)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: