Proyek Landscape DPRKP Banten, LSM Sudah Sejak Lama Merasa Janggal

SERANG, BANPOS – Proyek pembangunan landscape gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten 2017, kembali disoal. Tudingan soal adanya penyimpangan dalam pekerjaan senilai Rp3,1 miliar itu kini datang dari pegiat antikorupsi di Banten.

Ketua LSM Transformer, Tb Irfan Taufan mengakui sudah lama mengendus dugaan ketidakberesan dalam proyek yang dikerjakan PT Defani Energi Indonesia itu. Dugaan itu muncul dari sejumlah kejanggalan yang dia temui dalam pembangunan landscape Gedung DPRKP pada 2017 lalu.

“Seluruh gedung di Kawasan Pusat Pemerintahan memiliki kantin dan musola, tetapi tak ditemui di DPRKP Banten,” kata Taufan, Jumat (1/3/2018).

Kejanggalan itu, kata Irfan, makin nyata setelah dirinya melihat dokumen kontrak pembangunan landscape gedung DPRKP. Dalam dokumen itu terdapat anggaran pembangunan musola dan kantin yang nilainya mencapai Rp235 juta lebih.

“Bila digabung dengan apa yang dituliskan BANPOS sebelumnya, tentang item-item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, nilai pekerjaan yang hilang hampir mencapai satu miliar rupiah,” tuding Irfan.

Soal pernyataan Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang juga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Landscape pada Gedung DPRKP, Haris Nugraha, yang berkilah bahwa pengadaan item-item yang hilang terjadi karena terjadi CCO (Contract Change Order), Irfan menilai hal itu mengada-ada. Menurutnya, CCO harusnya bersifat minor, tidak ‘radikal’ seperti yang terjadi dalam pembangunan landscape DPRKP Banten.

“Seharusnya CCO lebih ke penambahan dan pengurangan volume pekerjaan, bukannya menghilangkan item-item yang sudah dicantumkan dalam kontrak. Karena kontrak yang ditandatangani bersifat mengikat dan tak bisa dirubah semaunya hanya karena faktor selera orang-orang dinas, karena perencanannya pasti memperhitungkan banyak aspek, termasuk soal kebutuhan berkelanjutan yang sifatnya jangka panjang,” cecar Irfan, seraya menyatakan akam segera membawa permasalahan.ini ke ranah hukum.

Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman pada DPRKP Banten, Rinto Yuwono membantah bila proyeknya disebut bermasalah. Menurutnya, semua perubahan item pekerjaan dalam proyek landscape telah melalui proses sesuai ketentuan.
“Semuanya bisa dipertanggungjawabkan, berita acara perubahan kontraknya ada, dan sudah diaudit oleh semua lembaga audit negara,” kata Rinto.

Meski demikian, Rinto tak menjawab item pekerjaan baru yang dialihkan dari pekerjaan lama. Dia mengaku lupa karena secara teknis lebih banyak ditangani PPTK yang menangani proyek tersebut.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan landscape gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, pada 2017 lalu, dituding menyimpang dari ketentuan. Banyak item dari kegiatan senilai Rp3,1 miliar itu, yang tidak dikerjakan sesuai kontrak.

Dalam penelusuran BANPOS, pekerjaan yang dilaksanakan PT Defani Energi Indonesia itu tak sesuai dengan dokumen kontrak nomor 640/KONTRAK.18/INFRAS/ DPERKIM/2017. Beberapa diantaranya adalah pembangunan pos satpam, gapura dan interior gedung bundar di dalam gedung DPRKP yang terletak di lingkungan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Ketika dikonfirmasi, Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang juga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Landscape pada Gedung DPRKP, Haris Nugraha menerangkan, ketiadaan sejumlah pekerjaan yang tercantum dalam kontrak disebabkan pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan lain yang lebih dibutuhkan.

“Saya tidak terlalu ingat detailnya, tetapi ada sejumlah pekerjaan yang dialihkan untuk pekerjaan lain karena pertimbangan kebutuhan gedung,” kata Haris kepada BANPOS, Kamis (20/2).
Seperti pembangunan pos jaga dan gerbang, terjadi perubahan dari rencana awal pembangunan landscape. Pada perencanaan awal memang akan dibangun dua unit pos jaga baru dan dua unit gerbang, serta rehab dua unit pos jaga dan dua unit gerbang.

“Namun dalam perjalanannya, diputuskan hanya ada satu gerbang utama dan satu gerbang alternatif, sehingga pembangunan pos jaga dan pembangunan gerbang pun disesuaikan dengan keputusan itu,” kilah Haris.

Hal yang sama juga berlaku untuk pekerjaan interior gedung bundar. Pekerjaan itu dialihkan untuk pekerjaan lain yang nilainya sama dengan pekerjaan interior.

“Jadi selama tidak merubah jumlah anggaran, pengalihan pekerjaan memang dimungkinkan selama balance (seimbang, red) dengan pekerjaan lama,” kata Haris.(ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: