Proyek Landscape Dinas PRKP Banten Dituding Menyimpang dari Kontrak

SERANG, BANPOS – Proyek pembangunan landscape gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, pada 2017 lalu, dituding menyimpang dari ketentuan. Banyak item dari kegiatan senilai Rp3,1 miliar itu,yang tidak dikerjakan sesuai kontrak.

Dalam penelusuran BANPOS, pekerjaan yang dilaksanakan PT Defani Energi Indonesia itu tak sesuai dengan dokumen kontrak nomor 640/KONTRAK.18/INFRAS/ DPERKIM/2017. Beberapa diantaranya adalah pembangunan pos satpam, gapura dan interior gedung bundar di dalam gedung DPRKP yang terletak di lingkungan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten.

Dalam dokumen kontrak terdapat pekerjaan pembangunan dua unit pos jaga baru dan rehab dua pos jaga lama berikut satu unit rumah pompa. Nilai pekerjaan untuk pembangunan pos jaga tersebut adalah Rp156 juta lebih.

Dalam kenyataannya, saat ini hanya terdapat dua pos satpam di lingkungan gedung DPRKP, yaitu satu unit pos satpam baru dan satu unit pos satpam lama yang telah direhab.

Masih dalam dokumen kontrak yang sama, seharusnya dalam proyek itu juga terdapat pembangunan dua unit gerbang baru dan rehab dua unit gerbang lama. Nilai pekerjaan untuk empat unit gerbang itu adalah Rp422,6 juta.

Namun, dalam kenyataannya saat ini hanya terdapat satu unit gerbang baru dan satu unit gerbang lama yang telah direhab.

Selain itu, dalam pekerjaan interior gedung bundar tak ditemui item pekerjaan pemasangan riling void stainless dan kaca tempered. Padahal,pekerjaan itu tercantum dalam kontrak dengan nilai pekerjaan Rp39,167 juta.

Seorang sumber BANPOS menyatakan, aroma ketidakberesan dalam pekerjaan pembangunan landscape sudah tercium sejak awal. Salah satunya adalah ditetapkannya PT Defani Energi Indonesia sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut.

Menurut sumber tersebut, PT Defani seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemenang lelang. Salah satu indikatornya adalah ketidakmampuan perusahaan asal Jawa Timur itu untuk menunjukkan surat dukungan bank sebesar paling kurang 10 persen dari nilai total harga perkiraan sementara dari pekerjaan pembangunan landscape.

“Dengan Pagu anggaran sebesar Rp3,494 miliar, seharusnya PT Defani Energi Indonesia menyerahkan surat dukungan bank dengan minimal saldo Rp3,494 juta. Namun, diduga dalam surat dukungan yang dicantumkan oleh perusahaan tersebut, jumlah saldo yang dimiliki di PT Defani Energi Indonesia di Bank Jatim pada saat lelang hanya Rp10,785 juta lebih,” kata sumber BANPOS, Kamis (20/2).

Ketika dikonfirmasi, Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan, yang juga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Landscape pada Gedung DPRKP, Haris Nugraha menerangkan, ketiadaan sejumlah pekerjaan yang tercantum dalam kontrak disebabkan pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan lain yang lebih dibutuhkan.

“Saya tidak terlalu ingat detailnya, tetapi ada sejumlah pekerjaan yang dialihkan untuk pekerjaan lain karena pertimbagan kebutuhan gedung,” kata Haris kepada BANPOS, Kamis (20/2).
Seperti pembangunan pos jaga dan gerbang, terjadi perubahan dari rencana awal pembangunan landscape. Pada perencanaan awal memang akan dibangun dua unit pos jaga baru dan dua unit gerbang, serta rehab dua unit pos jaga dan dua unit gerbang.

“Namun dalam perjalanannya, diputuskan hanya ada satu gerbang utama dan satu gerbang alternatif, sehingga pembangunan pos jaga dan pembangunan gerbang pun disesuaikan dengan keputusan itu,” kilah Haris.

Hal yang sama juga berlaku untuk pekerjaan interior gedung bundar. Pekerjaan itu dialihkan untuk pekerjaan lain yang nilainya sama dengan pekerjaan interior.

“Jadi selama tidak merubah jumlah anggaran, pengalihan pekerjaan memang dimungkinkan selama balance (seimbang, red) dengan pekerjaan lama,” kata Haris.

Soal proses lelang yang dituding bermasalah, Haris menyatakan hal itu merupakan wewenang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten. Namun, Haris menilai, nilai rekening yang tak memenuhi persyaratan itu terjadi bukan pada saat penandatanganan kontrak, sehingga tidak mempermasalahkannya.

“Jumlah rekening yang Rp10 juta itu kan bukan pada saat penandatanganan kontrak. Sedangkan rekening diverifikasi ketika akan menandatangani kontrak,” pungkas Haris.(ENK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: