Minim Kesadaran, APK Elite Parpol Ditertibkan Bawaslu Kota Serang

 

Petugas dari Satpol PP Kota Serang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

 

 

 

 

SERANG, BANPOS – Bawaslu Kota Serang lakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Tak sedikit APK yang ditertibkan tersebut bergambar petinggi dan elite Parpol di Provinsi Banten. Penertiban tersebut dilakukan bersama dengan Satpol PP, KPU, Panwaslu, PPL, PPK, PPS.

Penertiban ini berfokus pada APK yang dinilai melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terutama APK yang dipasang di pohon, tiang listrik, dan jalan protokoler yang dilarang.

Ketua Bawaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan penertiban ini dilakukan dibeberapa titik, yaitu jalan Jendral Sudirman, jalan Kaligandu-Trondol, terminal Pakupatan dan jalan Raya Cilegon.

“Sebaran tim itu saya ke daerah Trondol-Kaligandu, trus ada yang fokus di jalan Protokol, lalu daerah arah Kramatwatu,” ujarnya.

Dalam penertiban ini, Rudi pun mengaku akan menertibkan APK yang dipasang di angkutan umum, maupun APK yang dipasang secara berlebihan. “Dalam tim kami juga ada Dishub, jadi nanti Dishub akan merazia angkot-angkot yang dipasangkan stiker one way vision di belakang kaca mobilnya. Untuk spanduk dan baliho, juga kan di peraturannya maksimal spanduk 10 dan baliho 5 per partai di setiap kelurahan,” terangnya.

Petugas dari Satpol PP Kota Serang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Menurut Rudi, titik yang paling sering ditemukan pelanggaran peraturan berada di jalan protokoler, terutama daerah Patung dan Ciceri. Ia menuturkan, ada banyak sekali peserta pemilu yang melanggar ketentuan di daerah tersebut. “Dari taman patung, berputar ke arah Sudirman, kemarin saya lihat disitu sudah banyak lagi,” lanjutnya.

Rudi mengeluhkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan kampanye sangat ringan. Menurutnya, sanksi ringan tersebut yang menjadikan para peserta pemilu berani untuk melakukan pelanggaran terus menerus.

“Karena tidak ada sanksi berat, kami jadi bingung. Sudah ditertibkan, dipasang lagi. Jadi kayak kucing-kucingan gitu,” ujar Rudi sambil berkelakar.

Rudi mengungkapkan bahwa seharusnya sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu yang melanggar aturan harus berat, sehingga memberikan efek jera bagi para pelakunya. “Inginnya mah kalau ada yang melanggar aturan, didenda. Atau kalau bisa didiskualifikasi, kan enak tuh,” tuturnya.

Petugas dari Satpol PP Kota Serang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Ia pun menyatakan, saat ini partai politik harus memberikan bimbingan teknis (Bimtek) yang baik dan benar agar tidak ada lagi calon legislatif (Caleg) maupun relawan yang melakukan pelanggaran. “Harusnya perlu di bimtek lagi setiap Caleg yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengatakan penertiban ini telah dikomunikasikan dengan partai politik maupun peserta pemilu. Namun, rendahnya kesadaran partai politik maupun peserta pemilu dalam menjalankan kampanye yang tertib menjadi persoalan serius bagi Bawaslu.

“Berkali-kali diberitahukan, dihimbau, datang ke partai politik, bahkan sampai kami kumpulkan seluruh partai politik, namun kesadaran partai politik maupun peserta pemilu sangat rendah,” jelasnya.

Menurut Agus, peserta pemilu yang melanggar peraturan selalu beralasan bahwa mereka tidak tahu. “Karena kan yang memasangnya relawan mereka,” ucapnya.

Agus pun menduga, ringannya sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu menjadi alasan mereka terus menerus mencari celah untuk melakukan pelanggaran. “Seperti sengaja, mencari tempat-tempat strategis. Tidak apa-apa melanggar, karena sanksinya hanya diturunkan,” lanjutnya.

Petugas dari Satpol PP Kota Serang melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Bahkan, lanjutnya, Agus menduga para peserta pemilu sengaja kompak dalam melanggar aturan, karena dalam penertiban, pelanggaran hampir merata dilakukan oleh peserta pemilu. “Dari setiap pembersihan alat peraga ini, hampir semua partai politik ada. Artinya merata. Sepertinya mereka berbondong-bondong kompak melanggar aturan karena sanksinya ringan,” candanya.

Dari pantauan BANPOS, dalam proses penertiban APK yang melanggar, terjadi sedikit kesalah pahaman antara petugas Bawaslu dengan juru parkir salah satu Ruko yang ada di jalan Ahmad Yani. Agus menjelaskan, juru parkir tersebut mempertanyakan mengapa baliho di tempatnya diturunkan. “Juru parkir itu mempertanyakan kenapa balihonya diturunkan, setelah kami tahu bahwa tempat tersebut merupakan tempat terlarang. Akhirnya mereka paham,” tuturnya. (MG1/AZM)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: