PKH Diminta Bersih Dari Politik Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Banten, Nuryati Solapari dan Ali Faisal saat melakukan safari kelembagaan di Dinsos Banten. (Foto : Dedi Rustandi)

SERANG , BANPOS – Bawaslu melakukan safari kelembagaan ke Dinsos Banten. Kedatangan mereka untuk mendengarkan seperti apa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), dan berharap kegiatan tersebut agar terbebas dari muatan politik Pemilu 2019.

Kordiv Pengawasan Bawaslu Banten, Nuryati Solapari mengatakan, Selasa (5/2) kepada wartawan mengaku pihaknya sudah mendatangi Dinsos untuk mengingatkan agar penyaluran dana PKH tidak terkontaminasi kepentingan politik selama masa Pemilu 2019.

“Senin kemarin (4/2) Bawaslu melakukan kunjungan ke Dinsos Banten, meminta agar para  pendamping PKH yang bekerja di lapangan dapat menjaga netral, sehingga PKH tidak terkotori dengan kegiatan yang diluar dari tujuannya,” katanya.

Ia menjelaskan, belum lama ini dugaan pemanfaatan dana PKH untuk kepentingan politik telah terjadi di Kota Tangerang. Pendamping PKH diduga mengarahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memilih calon tertentu.

“Yang diproses sudah ada, dugaaan pemanfaatan program PKH di Kota Tangerang. Tapi sudah ada keputusan di Sentra Gakumdu Kota Tangerang bahwa tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu,” terangnya.

Adapun pertemuan dengan pihak Dinsos Banten kemarin, lanjut Nuryati, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Banten agar tidak terjadi lagi pemanfaatan program PKH untuk kepentingan politik.

“Jika dikemudian hari Bawaslu menemukan atau menerima laporan terkait pemanfaatan dana PKH, maka Bawaslu berkewajiban untuk melakukan tindakan hukum sebagai mana mestinya,” tambahnya.

Sementara itu, Kasi Jaminan Sosial dan Keluarga, Budi Dharma menyambut baik safari kelembagaan yang dilakukan oleh  Bawaslu pada Senin lalu. “Pertama, kunjungan Bawaslu itu sifatnya koordinatif, safari ke semua pihak maupun OPD yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi secara politis. Jadi bukan khusus hanya ke Dinsos. Ini hanya upaya preventif Bawaslu agar OPD terhindar dari masalah. Justru kami sangat apresiatif dan bersikap sangat kooperatif terhadap upaya Bawaslu,” katanya.

Selain itu yang kedua lanjut Budi,  yang harus digarisbawahi adalah bhwa dugaan terjadinya penggunaan PKH untuk kepentingan politik di Kota Tangerang telah diklarifikasi oleh Sentra Gakkumdu setempat, dimana tidak terbukti memenuhi unsur.

“Terpenting lagi yang ketiga, menindaklanjuti kunjungan safari Bawaslu ini, Dinsos  Banten akan segera membuat Surat Edaran kepada seluruh rumpun sosial di lapangan, baik dinsos kabupaten/kota maupun seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (termasuk para pendamping didalamnya, red), mengenai netralitas dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019,” pungkasnya.

Diketahui, alokasi bansos PKH pada tahun 2019 ini nilainya jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 38 triliun, dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 19 triliun.

Sementara untuk penyalurannya, tahun 2019 ini dimajukan, yaitu pada Januari, April, Juli dan Oktober. Tidak seperti 2018 lalu penyaluran dilakukan pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Artinya, dimungkinkan Bansos PKH disalurkan sebanyak dua kali sebelum Pemilu 17 April 2019 mendatang. (RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: