Alokasi Penyertaan Modal Tak Terserap, Bank Banten Menunggu Restu KPK

SERANG , BANPOS – Penyertaan modal Bank Banten di Perubahan APBD 2018 sebesar Rp175 miliar tak terserap dan masuk ke sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran yang sama. Hingga saat ini, pemprov belum berani menyalurkan dana segar tersebut karena KPK tak juga memberikan jawaban terkait konsultasi pos anggaran tersebut.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Banten, Mahdani (7/1) usai mengikuti rapat pimpinan di Bappeda KP3B Curug Kota Serang mengatakan, secara umum realisasi serapan keuangan tahun anggaran 2018 berada di angka 90 persen. Pos anggaran yang tak terserap berasal dari beberapa kegiatan, salah satunya pernyertaan modal Bank Banten.

“Yang tak terserap berarti memang ada biaya yang memang tak terpakai seperti dana TT (tak terduga) kemarin 2018 memang enggak terpakai. Selanjutnya OPD dari perjalanan dinas, memang efisiensi juga masuk ke situ. Yang kelihatan besar ya diantaranya realisasi Bank Banten Rp 175 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, tak terpakainya anggaran penyertaan modal Bank Banten dikarenakan hingga saat ini pemprov belum juga mendapatkan jawaban dari KPK. Pihaknya baru akan mencairkan dana tersebut jika KPK sudah memberikan restu. “Masih minta kepastian dulu. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi,” katanya.

Dengan anggaran penyertaan modal Bank Banten, kata dia, total silpa tahun anggaran 2018 mencapai sekitar Rp 1 triliun. Dana sebesar itu, sebagian akan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah pada APBD 2019 senilai Rp 457 miliar. Sedangkan sisanya akan disimpan di kas daerah untuk dipergunakan pada Perubahan APBD 2019.

“Sekarang yang sudah terlihat Rp 1 triliun lebih sedikit. Kalau silpa yang dipasang di APBD 2019 kan Rp 457 miliar. Selisihnya mungkin dipakai di perubahan, kan enggak bisa dipakai sekarang juga,” ungkapnya.

Ketua harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prajogo membenarkan, alokasi penyertaan modal Bank Banten tahun anggaran 2018 tak terserap. Dia juga tak menampik jika itu disebabkan karena PT Banten Global Development (BGD) selaku induk perusahaan Bank Banten belum mengantongi restu dari KPK.

“Syarat administratif dari PT BGD-nya belum lengkap. Saya tahunya (menggunakan ikon telunjuk mengarah ke atas merujuk pesan wartawan di aplikasi whatsapp yang berisi alasan tak terserap karena belum ada restu KPK) mas,” tuturnya.

Meski tak terserap, dana tersebut masih bisa diluncurkan di Perubahan APBD 2019. “Kalau mau digunakan harus dianggarkan kembali di anggaran perubahan 2019,” imbuh politius PKS ini.

Disinggung terkait nasib penyertaan modal untuk bank yang sama senilai Rp 131 miliar pada APBD murni 2019, ia hanya mengatakan, secara normatif anggaran tersebut sudah disahkan sehingga bisa dimanfaatkan. “Secara normatif bisa manfaatkan di tahun 2019,” pungkasnya. (RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: