Seleksi KPU Janggal, Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo / ISTIMEWAH

LEBAK, BANPOS – Proses seleksi KPU Kabupaten Lebak yang berlangsung 2018 resmi dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten. Dugaan maladministrasi dalam tahapan rekrutmen itu pun terus didalami.

Informasi tersebut dibenarkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo. Bambang P Sumo mengaku sudah mendapat laporan dugaan maladministrasi dalam proses seleksi KPU Lebak.

Bambang juga mengaku sudah meminta klarifikasi terhadap KPU RI melalui KPU Banten. “Kami meminta klarifikasi melalui KPU Banten, agar KPU Banten meneruskan ke KPU RI,” ujar Bambang kepada BANPOS, Jumat (4/1).

Hasil klarifikasi sementara, Dikatakan Bambang, KPU Banten sudah diminta melakukan fit and propes test terhadap Calon KPU Lebak yang lolos dalam 10 besar saat itu. “Selesai dilaksanakan,” ucapnya.

Namun, dirasa belum tuntas, Ombudsman Banten kemudian melakukan pendalaman. Sebab, ada dugaan pelanggaran maladministrasi dalam proses seleksi KPU Lebak. Permintaan klarifikasi proses seleksi itu pun sudah disampaikan Ombudsman.

Disebautkan Bambang salah satu kejanggalan dalam proses seleksi yakni kelulusan hasil tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT) yang berlangsung pada 19 November 2018.

“Kenapa 10 itu yang dipilih ?,” ucap Bambang heran dengan hasil yang meluluskan Calon KPU Lebak yang masuk 10 besar saat itu. Sebab laporan yang didapatnya ternyata dua peserta yang nilainya paling tinggi justru tidak diloloskan oleh pansel.

“Merasa nilainya lebih tinggi dalam tes CAT tapi malah tidak lolos 10 besar,” ucapnya menjelaskan laporan yang didapatnya dari pihak yang dirugikan atas hasil proses seleksi Anggota KPU Lebak.

Bambang menilai ada potensi maladministrasi dalam menyeleksi dan menetapkan 10 besar Calon Anggota KPU Lebak. “Dasar penilaiannya bagaimana, dan mengapa yang nilainya lebih tinggi tidak lolos ?,” ucapnya mempertanyakan keputusan Timsel Anggota KPU Lebak.

Langkah Ombudsman mendapat dukungan dari Bawaslu Banten. “Kalo sudah ditangani Ombudsman kita mendukung, karna itu (proses seleksi KPU lebak ,red) harus transparan,” ujar Didih, Sabtu (5/1).

Namun sayangnya, ternyata Bawaslu Banten tidak mengawasi secara langsung proses seleksi Anggota KPU Lebak dengan alasan tidak termasuk dalam tahapan pemilu.

“Rekrutmen itu (Anggota KPU Lebak, red) sebenarnya bukan bagian dari tahapan secara langsung. Karna yang kita awasi kan tahapan. Seperti rekrutmen PPK, PPS,” ujar Didih.

Namun, diakui Didih, Bawaslu Banten berkepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan. Sehingga proses seleksi KPU Lebak tidak mengganggu tahapan pemilu.

“Proses ini (Seleksi Anggota KPU Lebak, red) kita juga berkepentingan jangan sampai proses seleksi KPU ini mengganggu tahapan,” katanya.

Maka dari itu, Didih berjanji, akan ikut serta mendalami persoalan proses Seleksi KPU Lebak yang kini juga potensi maladministrasi sedang didalami Ombudsman Banten. “Kita akan dalami,” ucap Didih.

Janji itu pun akan dilakukan dengan melakukan beberapa langkah. Salah satunya memberikan masukan ke KPU RI. “Karna ini sudah ke KPU RI paling kita beri masukan ke KPU RI nanti koordinasi dengan KPU RI. Mendukung persoalan dituntaskan,” katanya. (IMI)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: