Gubernur Diminta Tegas Oleh Para Ulama Banten

SERANG, BANPOS – Surat edaran (SE) Gubernur Banten tentang Gerakan Berjamaah Salat Fardu Lima Waktu yang dikeluarkan Pemprov Banten mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah ulama di Banten. Mayoritas, para ulama berharap agar mentalitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten juga ikut terjaga seiring dengan adanya surat edaran tersebut.

Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten KH Matin Djawahir mengatakan, surat edaran itu harus memperkuat cerminan seorang muslim yang patuh dan taat untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya terhadap tindakan korupsi yang bisa saja menggoda pribadi ASN tersebut.

“Kami tentunya mengapresiasi inovasi ini, karena Banten kan terkenal sebagai wilayah seribu santri seribu kiai. Tapi, ini juga harus ditindaklanjuti dengan adanya upaya kesadaran dari para ASN itu sendiri,” kata KH Matin Djawahir kepada Kabar Banten kemarin.

Ia pun mendorong, agar ASN jangan hanya mengikuti surat edaran tersebut atas dasar rasa takut terhadap pimpinan. Apalagi, takut jika tidak melaksanakan edaran tersebut maka jabatannya akan dicopot.

“Surat edaran itu harus bisa membuat sadar ASN bahwa apa dilakukannya adalah kebutuhan dasar dalam rangka mendapatkan kebarokahan. Baik dalam soal kerja, rizki, ketenangan keluarga, baik selama jadi ASN atau setelah pensiun dari ASN,” ujarnya.

Untuk mendukung tujuan surat edaran itu, kata KH Matin, Pemprov disarankan membuat forum-forum kajian bertemakan islam setelah solat berjamaah digelar. Itu agar, para ASN mentalitasnya semakin terjaga.

“Jadi bukan hanya ritual dan takut akan jabatan saja. Edaran ini perlu dibarengi juga dengan imbauan lain supaya punya pengaruh ke masing-masing ASN. Kalau sudah ada pengaruh, tentunya semua akan jadi lebih sadar tanpa harus diancam-ancam oleh siapapun. Sebab kesadaran itu yang membuat kita tidak berani salah, atau tidak membuat kita berani membuat kebijakan yang melawan hukum,” tuturnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Daar El Istiqomah KH Sulaeman Ma’ruf juga mendukung surat edaran tersebut untuk membentengi mentalitas ASN dari perilaku-perilaku yang menyalahi hukum. Salah satunya yakni korupsi.

“Ini tentunya positif dan harus didukung, nanti kan bisa dilihat nanti dalam kesehariannya. Tapi disamping sholat, juga digerakan untuk kajian-kajian sehingga sholatnya punya nilai,” katanya.

Namun demikian, ia mendorong Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) bisa tegas memberikan sanksi kepada para ASN yang kedapatan tidak menjalankan surat edaran tersebut. Sanksi itu kata dia, untuk memberikan efek jera terhadap ASN.

“Kalau seandainya ada ASN yang melakukan pelanggara, ya disanksi. Termasuk kalau tidak menjalankan imbauan ini. Jadi, harus tegas juga gubernurnya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap imbaun tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Pemprov Banten untuk mendukung penguatan mentalitas ASN dalam kinerjanya di lingkungan pemerintahan. “Diharapkan memang mereka yang solat berjamaah bisa merasakan manfaatnya. Salah satunya mencegah korupsi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Ketua LSM Perank Tugabus Usman juga berharap, selain membentengi dari tindakan korupsi, imbauan itu juga bisa membentengi ASN dari perilaku konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Sebab, jika perilaku tersebut masih saja dilakukan sejumlah oknum ASN, tentunya kata dia, itu akan ikut mencoreng citra Pemprov Banten.

“Sholat itu kan bukan hanya disuruh saja, tapi memang kewajiban. Harapan saya, rutinitas ini jangan hanya karena ada surta edaran, tapi karena niat menjalankan visi misi gubernur untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar,” ujarnya. (RUL/RF)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: