Tahun 2019, Pajak Kendaraan Bermotor Alami Kenaikan 0,25 Persen

SERANG, BANPOS – Mulai tahun 2019 mendatang, masyarakat Banten yang akan membeli kendaraan bermotor roda dua dan empat, siap-siap harus membayar pajak besar lagi. Pasalnya, ada kenaikan pajak untuk setiap kendaraan tersebut.

Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Komisi III DPRD Banten, Suryadi Nian, yang mengatakan akan ada kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB), dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen. Kenaikan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan berlaku.

“Sesuai dengan Perda Tentang Pajak Daerah Nomor 1 tahun 2011, untuk PKB sebesar 1,5 persen, dan dengan Perda yang baru nanti akan dinaikan menjadi 1,75 persen. Jadi naiknya hanya 0,25 persen saja,” katanya, Jumat (9/11).

Ia menjelaskan, besaran kenaikan tersebut sudah sesuai dengan UU Pajak Daerah, dimana kenaikannya dari 1 sampai 2 persen.

“Hasil konsultasi kami dengan Kemenagri, kenaikan 0,25 persen, dari 1,5 menjadi 1,75 persen tidak melanggar, karena batas maksimalnya 2 persen,” ungkapnya.

Selain konsultasi dengan Kemendagri, Komisi III juga telah melakukan studi banding ke enam provinsi, seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY Jogjakarta dan Bali.

“Kita suda ada kesekapatan juga dengan dua provinsi lainya, DKI dan Jawa Barat untuk kenaikan PKB ini,” ungkapnya.

Dan rencananya, pada tanggal 15 November mendatang, Raperda tentang Pajak Daerah ini akan dipariuprnakan bersama-sama dengan pemprov.

“Pertengahan bulan ini kita paripurnakan, sehingga diawal tahun 2019 nanti untuk PKB secara efektf berlaku, setelah dikonsultasikan ke Kemendagri dan masuk dalam lembar daerah,” imbunya.

Diakui Suryadi, kenaikan pajak kendaraan tidak akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat nantinya.

“Mudah-mudahan saja tidak lesu, karena sekarang sudah menjadi kebutuhan. Apalagi, kenaikan pajak ini untuk membiayai pembangunan di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Kabid Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Abadi Nurwanto mengakui, jika tah diparipurnakan dan masuk lembar daerah, secara otomatis perda tersebut berlaku.

“Kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pada awal 2019, kenaikan PKB mulai efektif,” ungkapnya. (RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: