Revitalisasi Palima Dimulai, Para Pedagang Diminta Pindah

Mamamn Lutfi.

SERANG, BANPOS – Warung yang menjadi bangunan liar (bangli) di perempatan Palima, Kota Serang diminta untuk segera meninggalkan lokasi lahan mencari nafkahnya tersebu. Ini merupakan tindak lanjut dari rencana revitalisasi Simpang Palima oleh pemerintah Kota Serang.

Kepala Satpol PP Kota Serang, Maman Luthfi mengatakan, saat ini pihaknya hanya menjalankan SOP yang ada. Hal tersebut terkait dengan rencana revitalisasi Simpang Palima. Sesuai dengan SOP, sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP perlu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pedagang.

“Kami kan menjalankan SOP. Jadi kami berikan peringatan dulu kepada pedagang. Supaya dalam 1 minggu mereka segera merapihkan dagangannya. Kalau 1 minggu belum dibersihkan terpaksa kami yang turun tangan. Nanti rencananya akan kami rapihkan atau bongkar kios yang ada di kiri dan kanan Simpang Palima,” katanya, Rabu (7/11).

Asda I Pemkot Serang Nanang Saefudin menguraikan, berdasarkan laporan yang diterimanya, bangunan liar itu berada di Kecamatan Curug, Kota Serang dan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Jumlah bangunan semi permanen di lokasi tersebut sebanyak 48 unit dan bangunan permanen delapan unit. “Semua kepemilikannya non pemerintah,” tuturnya.

Kata dia, sebagian besar bangunan melanggar tembok penahan tanah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, sebagian besar bangunan semi permanen berstatus sewa.

Kemarin, tambahnya, Satpol PP Provinsi Banten sudah memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan di Palima. Dalam surat itu disampaikan, pemerintah memberikan waktu 7 x 24 jam terhitung kemarin sampai dengan 14 November nanti agar bangunan permanen memperhatikan tembok penahan tanah dan bisa menunjukkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Ia menegaskan, apabila terbukti melanggar peraturan yang berlaku dan belum dibongkar atau dikosongkan, maka akan dilaksanakan pengosongan/pembongkaran paksa oleh petugas Satpol PP.

Penjabat Walikota Serang Ade Ariyanto mengatakan, penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang itu tak serta merta pembongkaran. “Kami sosialisasikan dulu. Apalagi kondisi warung-warung itu membahayakan para penghuninya,” ujar Ade.

Ia berharap, para pedagang menempati kios-kios yang layak untuk berjualan. Salah satu pedagang, Rosita mengatakan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi setiap kios milik pedagang yang berjualan di sepanjang jalan Simpang Palima. Petugas meminta agar para pedagang dapat segera meninggalkan serta merapihkan dagangannya dalam jangka waktu 1 minggu. “Tadi ada petugas yang datang, minta kami untuk rapih-rapih dagangan soalnya mau dibongkar minggu depan,” kata Rosita.

Dia mengaku bingung setelah petugas meminta untuk meninggalkan tempat jualannya. Sebab selama ini sejumlah pedagang yang menempati kios atau lapak tersebut rutin membayar sewa setiap bulannya kepada pemilik tanah. Setiap bulan pedagang ada yang membayar sewa dari Rp 300 sampai Rp 500 ribu perbulan. Biaya sewa tersebut disesuaikan dengan luas lapak yang ditempati.

“Kalau saya sih bayar sewa Rp 300 ribu Ditambah listrik Rp 100 ribu. Kalau yang lain ada yang Rp 300 ribu, ada yang Rp 500 ribu. Gimana luas tempatnya aja,” katanya.

Setelah dilakukan penertiban para pedagang meminta agar dapat diberikan izin kembali untuk berjualan di area tersebut. Sebab mereka menilai keuntungan yang didapat selama berjualan di tempat tersebut tidak pernah mati.

Namun, ia menilai berjualan di area tersebut memang menanggung resiko yang berat karena kios atau lapak berada di atas jurang dan sewaktu-waktu dapat mengancam.

“Saya juga bingung nanti mau jualan dimana lagi kalau ini dibongkar. Kalau bisa sih pemerintah menyediakan fasilitas jualan disini buat kami karena keuntungannya lumayan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ini kan curam juga, ya mudah-mudahan pemerintah bisa buatkan kami tempat jualan yang lebih aman, bukan dari bambu,” tandasnya. (PBN/AZM)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: