Pembangunan SDN Bantar Panjang Lamban, Anggota Dewan Salahkan Dinas Teknis

Siswa SDN Bantarpanjang belajar di dalam tenda karena bangunan sekolah yang tengah dibangun tak kunjung rampung. (FOTO: NET)

SERANG, BANPOS – Lambannya pembangunan SDN Bantar Panjang, di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cikeusal mengakibatkan keterbengkalaian proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang masih menggunakan tenda polisi. Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Heri Azhari pun menyayangkan keterlambatan tersebut.

Heri mengaku sering menyampaikan bahwa, kalau siswa tersebut sampai melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) diluar sekolah, berarti sekolah tersebut rusaknya bukan tahun ini, tapi sudah lama. Seharusnya, Dindikbud Kabupaten Serang memprioritaskan sekolah yang rusak berat.

“Jika belajar diluar itu persoalannya bukan tahun ini, mungkin sudah dua tahun yang lalu. Sehingga Dinas Pendidikan melakukan perencanaan yang tepat. Pada saat anggaran itu sudah ada, itu yang diprioritaskan masuk ke lelang, agar pelaksanaannya tidak terhambat,” kata Heri kepada awak media, Kamis, (8/11/2018).

Lanjut Heri, jika sekolahan tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sampai bulan November ini lalu molor dari target penyelesaian, kata Heri, Dinas Perkim dan Dindikbud Kabupaten Serang harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Jangan sampai dana APBD Kabupaten Serang untuk pembangunan terhambat karena kelambanan pengerjaan.

“Kalau memang pada saat dilaksanakan, sebelum dilaksanakan pemda harus lihat kontraktornya, bermasalah atau tidak. Sekali pun itu lelang atau tender harus dilihat track recordnya perusahaan itu, kalau perusahaan itu bermasalah yah blacklist, karena ini akan menghambat juga. Kasihanlah kalau anak-anak sampai belajar diluar,” katanya

“Harapan saya sebagai Wakil Pimpinan Komisi II jangan sampai lagi ada persoalan teknis, anggaran APBD itu kalau murni diketuk bulan Desember, Februari sampai Maret bisa dilaksanakan lelang dan jangan ada intervensi dari pihak manapun, sehingga pelaksanaannya pun berjalan dengan baik. Kan pelaksanaannya itu Dinas Perkim, perencanaannya ada di Perkim, Dindikbud menyampaikan ke Perkim, makannya antara Dinas Pendidikan dengan Perkim harus duduk bersama,” sambungnya.(LIN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: