Telat 11 Hari, Rencana Kebijakan Umum APBD 2019 Akhirnya Disepakati

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memaparkan potensi Provinsi Banten dihadapan para diplomat dunia, Rabu (15/11). [Mahardika Rizki]

SERANG, BANPOS – Pemprov dan DPRD Banten akhirnya menyepakati rencana kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (RKUA PPAS) APBD 2019. Kesepakatan dilakukan pada Sabtu (3/11/2018) malam, atau terlambat 11 hari, dari jadwal yang sebelumnya ditarget tanggal 25 Oktober lalu.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ditemui usai rapat pimpinan di Bappeda KP3B, Curug Kota Serang, Senin (5/11) mengungkapkan, proses penyusunan RKUA PPAS APBD 2019 sudah dilakukan kesepakatan dengan DPRD, meskipun sebelumnya ada sejumlah proses ketidakcocokan antara pemprov dengan lembaga legislatif tersebut.

“Sudah disepakati dengan Badan Anggaran (DPRD) pada Sabtu (3/11/2018) malam. Nanti kan bisa melihat apa saja yang menjadi prioritas. Sekarang intinya di 2019 kami ingin menyelesaikan dulu target RPJMD untuk program-program Pemprov Banten,” katanya.

Ia mengaku, sempat adanya ketidaksepakatan RKUA PPAS dengan DPRD dikarenakan ada sejumlah program yang melenceng dari RPJMD. Akan tetapi, pada akhirnya dalam penyampaian nota komisi (II dan IV) DPRD, seluruhnya mendukung dalam upaya pencapaian target RPJMD.

“Kita dalam kaitan ini (nota komisi) ditampung dan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan target apakah sama dengan RPJMD. Kalau tidak sama ya kita drop. (RKUA PPAS sempat) tidak sepakat karena target RPJMD-nya tidak sama,” ungkapnya.

Menurutnya , pentingnya APBD 2019 didedikasikan untuk mengejar RPJMD dikarenakan 2019 adalah tahun ketiga pelaksanaannya. Jika di tahun tersebut target RPJMD kembali melenceng maka dia khawatir tak akan bisa merealisasikan program-program yang tertuang di RPJMD.

“Kan kita harus punya target RPJMD, harus tercapai, ini (2018, red) sudah tahun ke dua. Ngejarnya kalau kita terlambat di tahun ketiga berat,” ungkapnya.

Namun demikian lanjut Andika, ada beberapa program yang diusulkan oleh DPRD tidak sepenuhnya diakomodir dengan alasan tak sesuai dengan RPJMD. “Yang belum sesuai,kita pending dulu, dan akan dilanjutkan ditahun akan datang,” imbuhnya.(RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: