Banyak Aparat Pemerintah Membandel, Perda Larangan Merokok Belum Efektif

SERANG, BANPOS – Tim monitoring Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Serang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang, Senin (5/11/2018). Tim monitoring yang terdiri atas Dinas Satpol PP, Dinas Kesehatan dan PMI Kabupaten Serang berhasil menemukan sejumlah aparatur pemerintahan sedang merokok di ruangan.

Koordinator Tim monitoring Perda Kawasan tanpa asap rokok (KTR) Kabupaten Serang Toto Suharto mengatakan, untuk tahun 2018 ini pihaknya baru pertama kali melakukan sidak. Sidak dilakukan ke beberapa tempat seperti Sekretariat Daerah (Setda) dan Gedung DPRD.

“Kita baru keluar (sidak) kalau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Toto menjelaskan, dari hasil pemantauannya, keberadaan perda KTR ini memang belum terlaksana sepenuhnya.

“Contoh memasang banner imbauan anda memasuki kawasan bebas asap rokok juga belum terlihat. Padahal itu bentuk sosialisasi secara tidak langsung,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, masih banyak juga aparatur yang belum paham atau tidak paham tentang keberadaan perda KTR tersebut.

“Kami harapkan agar tidak bosan sambil cari solusi langkah apa agar perda itu efektif,” ucapnya.

Kedepan, pihaknya pun berencana untuk mengajukan pembuatan satgas. Satgas itu harus menggunakan pakaian khusus agar mereka bisa melakukan pemantauan setiap hari. Satgas itu pula yang kemudian akan melaporkan hasil temuannya kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

“Sebab kalau sama sama coklat susah. Kalau tugas khusus dia keliling tiap hari mereka akan memonitor tiap hari. Sehingga itu yang akan lapor ke bupati melalui kepala dinas,” ucapnya.

Ia mengatakan, hasil pantauan kali ini akan dilaporkan kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Sebab perlu diakui perda ini sudah ada sejak 2104 namun keberadaanya masih belum efektif.

“Kan perda itu nomor 9 tahun 2014 seharusnya sudah efektif di tahun 2018. Tapi karena urusannya orang, kuncinya jangan bosan. Yang susah itu merubah mindset dan sikap,” ujarnya.

Toto tak menyangkal, jika belum berjalan efektifnya implementasi perda tersebut karena tak ada sanksi. Oleh karena itu kedepan pihaknya pun akan mencari sanksi yang tepat dengan dikembalikan kepada Pemda.

“Belum ada sanksi baru sosialisasi saja. Jadi salah satunya karena sanksi tidak tegas. Kita sudah empat kali (sidak) dari 2014. Kita juga minta masukan dari kepala OPD terkait sanksi. Terus kita juga harus menyelami bagaimana kalau mereka tidak merokok,” tuturnya.

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: