Penetapan UMK Cilegon Deadlock

Suasana pleno penetapan UMK CIleogn yang berakhir deadlock.

CILEGON, BANPOS – Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 Cilegon, kembali tak menemui titik terang, Jumat (2/11/2018). Hal Ini lantaran tak ada kesepakatan nominal antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), unsur pemerintah, dan serikat buruh.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menyikapi hal tersebut tidak bisa mengambil keputusan dan akan menyerahkan penetapan UMK 2019 Cilegon ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

Perlu diketahui bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan UMK 2019 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Cilegon itu Apindo dan unsur pemerintah tetap berpegang teguh pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kenaikan sebesar 8,03 persen sehingga UMK diusulkan Rp3.913.078.

Sedangkan buruh sedikit melunak. Dimana sebelumnya mengusulkan kenaikan 15 persen atau sekitar Rp4.165.546, menurun menjadi 12 persen atau sekitar Rp4.056.879.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kota Cilegon, Rudi Sahrudin mengaku kecewa karena Plt Walikota Cilegon tak bisa memutuskan UMK 2019 dan menyerahkan keputusannya ke Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Kita kecewa Plt Walikota Cilegon tidak bisa mengambil keputusan karena ada kekhawatiran terkena sanksi. Sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Kalau sebelumnya kan walikota bisa mengambil sikap,” ujarnya.

Dengan demikian pihaknya akan mengikuti hasil keputusan Rapat Pleno Penetapan UMK 2019.

“Sekarang ini mau bagaimana lagi, kita pasrah saja. Kita serahkan ke Gubernur Banten semoga saja ada keajaiban, Gubernur Banten bisa mengabulkan usulan buruh sebesar 12 persen,” katanya.

Dia menyatakan buruh akan mengawal usulan 12 persen ke Pemprov Banten.

“Namum sementara ini kita akan lihat dulu apa surat rekomendasi yang dilayangkan Pemkot Cilegon ke Pemrov Banten,” ucapnya.

Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi menyatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan dua usulan berdasarkan hasil Rapat Pleno Penetapan UMK 2019 yakni berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan kenaikan sebesar 8,03 persen atau sekitar Rp3.913.078 dan usulan buruh sebesar 12 persen atau sekitar Rp4.056.879.

“Kalau kita kan pemerintah sesuai PP 78 dan mengacu surat rekomendasi. Kita tidak mungkin melanggar. Namun demikian kita mengakomodir keduanya. Alhamdulillah beres. Kita segera sampaikan ke Gubernur Banten soal usulan UMK 2019 itu,” terangnya.(LUK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: