KI: 90 Persen OPD di Banten Tak Transparan

Ade Jahran.

SERANG, BANPOS – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Ade Jahran mengatakan, uang atau anggaran yang dikelola OPD atau pemerintah secara umum merupakan uang yang berasal dari masyarakat atau publik. Sayangnya hampir seluruh OPD di Banten enggan mengumumkan penggunaan anggaran tersebut. Umumnya anggaran yang dipublikasikan hanya dalam bentuk keseluruhan tanpa ada rincian.

“Sekitar 90 persen OPD sangat sulit melaporkan keuangan mereka. Misalkan proyek-proyek atau kontrak-kontrak yang mereka kerjakan,” kata Ade di sela visitasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang di Jalan Bhayangkara, Kota Serang, Jumat (2/11/2018).

Sampai saat ini masih sangat sedikit OPD yang mengumumkan keuangan mereka, seperti MoU atau kontrak dengan pihak ketiga. Termasuk Kota Serang juga masih belum terbuka mengenai keuangan yang semestinya terbuka pada publik ini.

Bahkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat OPD bila sudah diperiksa Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semestinya diumumkankan melalui website. Meski demikian Ade mengaku tidak mau mengatakan bahwa OPD yang demikian menutup-nutupi sesuatu karena tidak mau terbuka.

“Silakan masyarakat menginterpretasikan apakah ada penyimpangan anggaran atau tidak kalau ada OPD yang tidak mau mengumumkan keuangan mereka,” ujarnya.

Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Serang Wiwi Laras Wijayanti mengatakan bahwa mengenai laporan keuangan kemungkinan OPD bukan tidak mau membuka tapi ia menilai karena dokumennya terlalu banyak. Bila seluruh dokumen itu diunggah semua maka website akan terlalu penuh berisi laporan keuangan.

“Meski begitu kami sudah ingatkan OPD agar merespons permohonan informasi 10 hari maksimal,” katanya.(PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: