Ditegur BPK Soal Parkir, Disdukcapil Kota Serang Pasang Spanduk Ini

Spanduk imbauan dari Disdukcapil Kota Serang agar mengabaikan permintaan jasa parkir di kantornya.

SERANG, BANPOS – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang sebagai OPD yang mengelola gedung bersama Pemkot Lama di Ciceri memasang spanduk yang bertuliskan ‘abaikan Jika Ada Yang Meminta Jasa Parkir’ di beberapa titik di sekitar area Pemkot Lama Serang. Hal ini dilakukan merespon adanya keluhan masyarakat dan menindaklanjuti saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten dan Inspektorat.

Sekretaris Disdukcapil Kota Serang Hudori KA menyatakan, segelintir orang yang menganggap ada pungutan parkir kendaraan yang dilegalkan. Kemudian hal itu menindaklanjuti atas saran dari BPK dan Inspektorat, agar tidak membuat spanduk jika pengunjung tidak diwajibkan membayar parkir kendaraan.

“Selama ini ada dugaan legalkan, karena Disdukcapil sebagai OPD yang mengelola gedung, khawatir kami yang melegalkan parkir. Maka untuk menghindari dipasang imbau tak ada keharuskan membayar parkir,” ungkap Hudori.

Hal ini sebagai penegasan jika Disdukcapil tak ada kepentingan. Adapun adanya juru parkir (jukur) yang ada saat ini, bukan atas permintaan dan mereka (Jukir) bukan karyawan Disdukcapil, mereka datang sendiri dan hanya membantu pengendara dan mengamankan kendaraan.

“Saat ini ada 3 jukir, satu petugas kebersihan kita yang ikut membantu, dan 2 lagi datang sendiri, awalnya mereka datang dan coba-coba. Selama ini kita tidak pernah menerima uang dari jukir,” katanya.

Selain memasang spanduk ‘abaikan jika ada yang meminta jasa parkir’ pihaknya juga membuat spanduk di larang berjualan di sekitar pelayanan. Karena kata Hudori, saat ini karena banyak warga yang melakukan pelayanan mengundang para pedagang berjualan di sekitar tempat pelayanan.

“Awalnya ada pedagang jual map, terus bertambah jual mainan, maka kita juga larang. Karena bikin kumuh,” katanya.

Kepala Inspektorat Kota Serang Kosasi mengatakan, beberapa waktu lalu BPK sempat mengecek parkir, dan menyarankan jika tak ada payung hukumnya dan tak dipungut jangan dipungut dan dipasang spanduk. Supaya tidak disangka pungutan liar (Pungli). Kalau mau dipungut harus ada petugas resmi, dan ada ketentuan aturannya. Karena ini tempat publik maka tak boleh ada retribusi.

“Jadi ini penegasan dan menghindari adanya dugaan pungli,” katanya.(PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: