Ini Jurus Menghindari OTT KPK versi Pj Sekda Banten

Ino S Rawita.

SERANG, BANPOS – Penjabat Sekda Provinsi Banten, Ino S Rawita berharap tak ada lagi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten. Karena itu, pria yang juga adalah Penjabat Bupati Lebak itu memberi kiat yang harus dipatuhi seluruh pejabat Pemprov Banten.

Kiat utama yang disampaikan Ino, adalah profesionalisme para aparatur dalam melakukan pekerjannnya. Ia meminta seluruh aparatur bekerja dengan baik dan benar agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, walaupun sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) APBD tahun 2017, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pihaknya berharap jangan sampai ada yang tertangkap tangan. Karena opini WTP tidak menjamin akan tidak tertangkap tangan.

“Oleh karena itu jaga semuanya. Kegiatannya bersifat normatif, jangan bermain-main di belakang layar sehingga di Banten tidak akan ada lagi yang tertangkap tangan. Ini tergantung kepada niat dan hati kita masing – masing,” imbau Ino pada acara pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten di Gedung Inspektorat Provinsi Banten. Kamis (1/11/2018).

Ino menyampaikan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Wahidin Halim- Andika Hazrumy) kepada para penyusun laporan keuangan untuk mempercepat penertiban seluruh akuntabilitas keuangan termasuk membuka diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif.
Berkaitan dengan temuan dari BPK dan yang lainnya, Ino berharap untuk menyelesaikan temuan tersebut tidak lebih dari 60 hari.

“Sebab kita akan terbelenggu oleh temuan tersebut, oleh karena itu kepada inspektorat kabupaten dan kota harus ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan-temuan itu,” harapnya.
Kegiatan yang saat ini dilakukan masih dikatakan Ino, selain untuk mengingatkan kembali kinerja aparatur, juga dalam rangka menyusun laporan keuangan daerah menuju opini WTP tahun anggaran 2018.

“Ada beberapa pesan yang disampaikan terkait penyusunan laporan. Program ini harus dipertahankan terus karena secara teknis sistem ini sudah terukur “ ungkapnya.(RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: