Dana Ponpes Kembali Dianggarkan, Pemprov Konsultasi ke Kemendagri

Ino S Rawita.

SERANG, BANPOS – Pemprov masih melakukan konsultasi dan masih menunggu jawaban dari Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah tersebut dilakukan karena pemprov ingin kembali memasukkan dana bantuan pondok pesantren (ponpes) di APBD 2019.

Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, dalam tahapan penyusunan APBD 2019 pihaknya saat ini sedang dalam tahap konsultasi ke Kemendagri. Adapun tema konsultasi yang dilakukan adalah terkait bantuan dana ponpes.

“Masih konsultasi dengan Kemendagri, menunggu tentang hibah dan bansos (bantuan sosial). Itu (bantuan dana ponpes) yang sedang dikordinasikan ke Kemendagri,” katanya.

Ia menjelaskan, tidak ada hal lain yang berkenaan dengan APBD 2019 yang dikonsultasikan ke Kemendagri selain dana ponpes. Pihaknya akan menunggu jawaban karena pemprov memang berniat kembali memasukkannya dalam APBD 2019.

“Belum ada (informasi kapan jawaban keluar). Konsultasi khusus untuk (bantuan dana) ponpes,” imbuhnya.

Sambil menunggu jawaban dari Kemendagri, kata dia, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus bergerak melakukan penyelesaiakan rangkaian penyusunan APBD 2019. Ino menargetkan, APBD 2019 sudah bisa disahkan selambat-lambatnya pada 20 November mendatang.

“Jadi nanti setelah kumpul mungkin Rabu atau Kamis nanti ada pembahasan penandatanganan KUA PPAS. Pokoknya nanti 20 November harus sudah, kan ada jadwalnya, enggak bisa melewati, pokoknya 20 November harus paripurna,” tegasnya.(RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: