Gubernur Tetapkan UMP Banten 2019, Ini Besarannya

SERANG, BANPOS – Akhirnya, Pemprov Banten menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 senilai Rp 2.267.965. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kepala Disnakertrans Banten, Al Ahamidi diampingi Kabid Hubungan Industrial, Erwin Suryana dan Kasi Penupahan dan Jamsos, Karna Wijaya, Rabu (31/10/2018) menyatakan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) telah mengeluarkan keputusannya terkait dengan UMP 2019, dengan nomor surat keputusan 561/Kep.299-Huk/2018.

“Tadi, Pak Gubernur Banten telah menetapkan SK UMP 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku,” katanya, Rabu (30/10/2018).

Ia menjelaskan, kenaikan UMP Banten sebesar 8,03 persen yang dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut, ditembuskan ke Mendagri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati/Walikota se Banten, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Ketua Serikat Pekerja.

“SK Pak Gubernur Banten tentan UMP telah kami sampaikan pada pihak-pihak terkait. Dan kalau dihitung UMP 2019 ini naik Rp 168.580 atau 8,03 persen dari UMP Banten 2018 senilai Rp 2.099.385,” ujarnya.

Senada diungkapkan Kasi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya. Menurutnya, kenaikan UMP 2019 disesuaikan dengan tata cara yang tertuang dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Besaran kenaikan adalah hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional.

“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi sebesar 2,88 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Adanya penolakan buruh dengan nilai kenaikan tersebut, pihaknya sudah menyelesaikan. Dalam mengambil keputusan, pemprov mempertimbangkan segala aspek, baik dari sisi buruh, pengusaha dan iklim investasi.

“Alhamdulillah pada kesempatan kemarin mediasi, buruh, pemerintah sepakat. Jadi tidak ada masalah, yang terpenting tadi bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi untuk keinginan buruh dan bagaimana kita juga menjaga iklim investasi di provinsi Banten. Bisa berjalan dengan aman dan nyaman sehingga investasi yang masuk ke Banten bisa berdampak positif,” ungkapnya.

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: