Warga: Kok PNS Bebas Beli Gas Elpiji Bersubsidi?

Keberadaan gas elpiji subsidi tiga kilogram masih banyak ditemukan di wilayah Lebak Selatan, namun harga jual ke konsumen kerap diluar batas harga normal HET.

MALINGPING, BANPOS – Warga kerap dibuat geram terkait masih banyaknya oknum Aparatur Sipil Negara yang selalu terang-terangan di depan mata belanja Gas Elpiji Melon 3 Kg bersubsidi. Menurut warga, hal tersebut sangat memilukan karena selain sudah ada larangan bagi ASN membeli elpiji subsidi. Apalagi, harga elpiji di Lebak Selatan kerap lebih tinggi dari harga ecerean resmi dan kerap mengalami kelangkaan.

Sarjo salah seorang warga Malingping kepada BANPOS mengatakan banyak terlihatnya oknum ASN yang belanja elpiji subsidi yang seharusnya diperuntukan warga miskin,

“Itu aturan mengenai PNS dilarang membeli gas LPG 3 Kg gimana? Didepan mata saya ada oknum ASN beli gas 3 Kg di warung, bahkan istrinya juga sama ASN yang artinya keduanya sama-sana ASN. Seharusnya mereka malu karena dengan predikat selaku ASN apalagi mereka orang mampu,” ujarnya ketus.

Menurutnya, tidak berjalannya aturan larangan ASN membeli gas 3 Kg, karena dirinya yakin di daerah lain pun tidak jauh berbeda,

“Kami saja kalau beli kadang susah, dan uangnya sering tidak cukup. Jadi kalau seperti itu, berarti aturan hanya dibuat dan tidak untuk dilaksanakan, saya yakin kejadian di depan mata saya hanya contoh kecil saja, dan mungkin di kawasan Lebak lainnya pun sama banyak terjadi,” kata Sarjo.

Sementara aktivis Malingping Rahmat Hidayat menyebut, larangan ASN untuk membeli gas 3 Kg di Baksel ini sama sekali tidak berjalan, hal tersebut karena terkait larangan tidak tidak ada sanksinya.

“Ya gimana mau berjalan dan ditegakkan, toh tidak ada sanksi terhadap ASN yang beli gas 3 Kg, jadi wajar saja transaksinya masih bebas,” tandasnya.

Menurut Rahmat, pendistribusian gas bersubsidi LPG 3 Kg tidak jauh berbeda dengan program subsidi beras buat warga miskin.

“Distribusi gas subsidi 3 Kg sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rastra, disitu ada data orang miskin pembeli, ya kalau ASN beli lalu tidak ada sanksi, walau ada aturan akan sulit diterapka,” katanya.

Perlu diketahui, Bupati Lebak sudah sering menyampaikan larangan ASN menggunakan tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg, bahkan surat edaran dari Disperindag yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018 dengan nomor 510/473-Indag/VII/2018, PNS atau ASN diimbau beralih menggunakan LPG non subsidi bright gas 5,5 kg. Selain ASN, dalam SE itu pun disebutkan, pelaku usaha serta konsumen yang bukan peruntukannya, seperti restoran/rumah makan, pertanian, peternakan dan lainnya, juga dilarang menggunakan gas LPG tetsebut.(WDO)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: