Pekerjaan Drinase di Jalan Nasional Bayah Dituding Tidak Transparan

Pekerjaan drinase di jalan nasional tepatnya di Kampung Ciwaru Kecamatan Bayah ini dipersoalkan warga kareba tidak transparan kepada masyarakat, Rabu (24/10)***

BAYAH, BANPOS – Pekerjaan drainase jalan nasional yang berlokasi di Kampung Ciwaru, Desa Bayah Barat,Kecamatan Bayah di duga tidak transparan dan dituding proyek ‘siluman’. Pasalnya, pada kegiatan tersebut tidak dipasang papan informasi sehingga banyak yang mempertanyakan.

Aktivis Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan Jembatan dan Jalan (Ampija), Sutisna Darma Wijaya menyebut, dalam setiap pekerjaan proyek pemerintah harus mengedepankan itikad transparansi publik dan itu wajib hukumnya untuk memasang papan informasi proyek.

“Papan informasi itu gunanya agar masyarakat umum dapat mengetahui dari mana anggaran dan apa yang dikerjakan serta berapa volume yang harus dikerjakan. Sehingga masyarakat akan terlibat mengawasi,” ujarnya, Rabu (24/10).

Menurutnya, buat apa pemerintah membuat Undang-undang Transparasi Publik jika masih saja ada suatu pekerjaan dari anggaran negara tanpa ada transparansi.

“Jelas ini menjadi pertanyaan besar, ada apa dan apa maksudnya pelaksana pekerjaan, apakah hanya taledor atau sengaja merahasiakan proyek yang di kerjakannya,” katanya.

Informasi yang didapat Ampija menyebut, bahwa pekerjaan tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan tidak jelas dan itu sudah dua kali melakukan pengerjaan jalan nasional di wilayah Lebak selatan. Dan kedua kali itu selalu tidak memasangkan papan untuk informasi publik.

Pantauan di lapangan, pekerjaan dan material sepert di pekerjaan adukan tembok drainase terlihat kurang tebal dan juga matrial pasir yang di gunakannya kurang berkualitas.

Senada, warga Bayah yang lain, Didin kepada BANPOS meminta instansi terkait agar melakukan pengawasan yang sangat ketat agar kebijakan pemerintah pusat ini tidak mengesampingkan kwalitas,

“Ya memang benar kurang terbuka, artinya, pekerjaan yang dilaksanakan terlihat asal asalan. Kami berharap proyek ini harus punya standarisasi pekerjaan, sehingga hasil pekerjaannya nanti memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa dinikmati warga penerima manfaat.” tutur Didin.(WDO)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: