Honorer K1, Keukeuh Minta Kejelasan SPTJM WH

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan keterangan persnya terkait serapan anggaran oleh OPD pada kuartal pertama 2018 ini.

SERANG, BANPOS – Sejumlah honorer kategori satu (K1) Provinsi Banten mendatangi Pendopo Gubernur Banten, KP3B, kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (22/10). Mereka kembali menuntut kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) memperjuangkan nasibnya, agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pantauan, mereka datang ke Pendopo Gubernur Banten sejak pukul 10.00 WIB. Akan tetapi hingga tengah hari K1 belum juga bisa menemui gubernur.

Mereka tak berhasil menemui orang nomor satu di Banten itu. Berdasarkan informasi yang honorer K1 terima, WH, sedang menunaikan Salat Zuhur di Masjid Raya Al Bantani. Mendapati kabar tersebut, mereka pun bergegas ke masjid. Dan mereka berhasil menemui WH.

Salah seorang honorer K1 yang ikut dalam kegiatan tersebut, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kedatangan pihaknya adalah untuk menagih janji WH yang akan memperjuangkan perubahan status K1 menjadi PNS.

“Yang diinginkan kami ini kejelasan dari seorang pemimpin. Pak Gubernur notabene adalah sebagai pimpinan, pemangku kebijakan sekaligus orang tua yang bisa mengubah nasib kami. Kami ini K1 Provinsi Banten yang tersisa, garis bawahi! Yang tersisa,” ujarnya.

Ia mengaku, hingga saat ini belum juga mendapat kejelasan tentang nasibnya. Padahal, semua data administrasi yang dibutuhkan menjadi seorang abdi negara sudah lengkap. Dokumen yang dipegangnya sama persis dengan honorer K I Pemprov Banten sudah lebih dulu diangkat.

“Mau dimana kemana nasib kami, mau dibawa kemana nasib kami ini. Alhamdulillah K I sudah diakui di sini. Ada sedikit perhatian dinaikan gaji kami, tapi itu bukan tujuan kami. Tujuannya perubahan nasib kami, K1 jadi PNS seperti rekan-rekan kami yang sudah,” katanya.

Sementara itu Ketua Forum Honorer K1 Provinsi Banten M Ridwan mengaku, tak mengetahui adanya aksi sejumlah honorer K1 yang mencoba menemui WH. “Nggak mengikuti ya, nggak ada laporan ke saya terkait ke pendopo,” akunya saat dihubungi via sambungan seluler.

Meski demikian, pihaknya tetap mendorong agar pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib honorer K1.

“Memang kewajiban pemerintah daerah juga (perjuangkan nasib honorer K I). Jangan sampai kita yang tenaganya 20 persen mereka hanya 0,5 persen, harus berimbang. Kalau memang bareng-bareng ya nanti bareng-bareng. Jumlah (sisa honorer K1) masih 351, belum ada jumlah yang terkoreksi,” ungkapnya.

Disinggung soal klaim WH yang sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) honorer KI di lingkungan Pemprov Banten, dia kembali mempertanyakan dokumen mana yang telah ditindaklanjuti itu.

“Kalau memang sudah ditandatangani saya pertanyakan itu STPJM yang mana? Gubernur yang dulu (Rano Karno, red) atau yang sekarang. Kita kan mengkoreksi ya, koreksi SPTJM, karena SPTJM yang dulu adalah honorer K2. Untuk mengkoreksi maka mengeluarkan SPTJM yang baru, yang sekarang,” ungkapnya.

Dikatakannya, dirinya sangat mengapresiasi jika memang SPTJM yang ditandatangani WH adalah dokumen terbaru hasil koreksi. Sebab hingga saat ini pihaknya belum mendapat kabar lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Belum ada. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Kalau memang sudah ditandatangani ya Alhamdulillah karena memang itu garansi satu-satunya dari kepala daerah. Mudah-mudahan saja kalau memang sudah diperjuangkan oleh Pak Gubernur dan memang harus seharusnya seperti itu, pemerintah daerah yang memperjuangkan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, dirinya sudah menandatangani SPTJM yang disodorkan BKD. “Sudah (ditandatangani),” ujarnya singkat. (RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: