PMII Anggap Kepemimpinan Irna Narulita Dimyati Gagal

Aksi mahasiswa PMII di depan Kantor Bupati Pandeglang.

PANDEGLANG,BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (18/10). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kepemimpinan Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati yang dianggap gagal dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.

“Bupati Pandeglang sudah gagal total dalam menyikapi segala permasalahan dari berbagai lini yang terjadi, baik dalam problem pendidikan, ekonomi, sosial, pembangunan termasuk dalam hal birokrasi,” kata Ketua Umum PMII Cabang Pandeglang, M Basyir disela-sela aksi.

Menurutnya, harapan reformasi birokrasi yang saat ini tengah digaungkan oleh Pemkab Pandeglang hanya sebuah ilusi atau fiksi belaka yang sangat sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan karena kondisi birokrasi pemerintahan yang masih mengalami penyakit Bureaumania yang ditandai dengan kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Sehingga memberikan dampak yang krusial bagi masyarakat, yang salah satunya adalah prospek percepatan pembangunan diantaranya pembangunan jalan sebagai urat nadi majunya perekonomian masyarakat. Serta gagalnya beberapa proses lelang akibat lemahnya perencanaan yang mengakibatkan molornya pembangunan seperi halnya Rumah Sakit Pratama Menes, peningkatan jalan Kubang Kampil Sukaresmi dan masih banyak lagi persoalan lainnya,” ujarnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Yandi Isnendi mengatakan, Bupati Irna harus lebih tegas menyikapi segala permasalahan yang ada, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pembangunan dan birokrasi.

“Seperti percepatan pembangunan yang digaungkan Bu Irna, kami nilai hanya pepesan kosong. Karena faktanya, masih ada proyek pembangunan yang gagal lelang. Sebagai rakyat, kami merasa dirugikan,” kata yandi dalam orasinya.

Dirinya juga menyingung persoalan mutasi dan rotasi pejabat, yang dilakukan Bupati terkesan tidak mengedepankan kepentingan bersama. Tetapi, dituding lebih kepada syarat kepentingan pribadi dan golongan semata.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang dimutasi harus memenuhi unsur prestasi, dedikasi, loyal dan tak tercela. Buktinya, masih ada pejabat yang malas menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tambahnya.

Selain itu, pendemo juga memohon kepada Kepala Kejari Pandeglang, Nina Kartini, untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang sedang ditanganinya, serta memegang teguh penegakkan supremasi hukum.(DHE)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: