APBDP 2018 Kota Serang Disepakati, Kendaraan Untuk Walikota Rp 1,8 M

FOTO ILUSTRASI

SERANG, BANPOS – APBD Perubahan (APBDP) 2018 Kota Serang sudah resmi disepakati antara Pemkot dengan DPRD Kota Serang dengan rincian, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.245 Miliar dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1.331 miliar.

Dalam APBDP tersebut, penambahan secara keseluruhan, adalah sebesar Rp 88,189 miliar. Sedangkan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,075 miliar.

Penambahan anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 1,962 miliar, sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 5,113 miliar. Dalam pos belanja langsung tersebut, terdapat anggaran untuk kendaraan dinas Wali Kota Serang terpilih sebesar Rp 1,8 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Wali Kota Serang, Ade mengatakan bahwa hal tersebut sudah melalui pembahasan yang baik dengan melihat skala prioritas, untuk penyerapan anggarannya pun diperhitungkan tidak memerlukan waktu yang cukup lama.

“Semua itu merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan semata. Sudah dilihat juga berdasarkan rencana kerja sampai Desember,” ungkapnya.

Draft APBDP 2018 ini akan diajukan kepada Gubernur Banten dan akan dilakukan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi selama paling lama 15 hari. Namun diyakini, prosesnya akan berjalan dengan cepat dan tidak berpengaruh terhadap penyerapan.

Terkait rincian penambahan anggaran Setda, Asda II Kota Serang, Poppy Novriadi yang turut mendampingi Ade mengatakan, rincian anggaran untuk Setda akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di Pemkot Serang.

“Kita mengakomodir beberapa kegiatan yang baru dibayarkan selama 10 bulan, jadi penambahan ini untuk menutup yang sisa,” jelasnya.

Selain itu terdapat proyeksi penambahan kegiatan seperti pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru. “Itu juga jauh dari anggaran yang kami ajukan. Namun kami harus berlapang dada, karena ada kebutuhan OPD yang lain,” terangnya.

Terkait anggaran untuk membeli kendaraan dinas sebesar Rp 1,8 miliar, Poppy menjelaskan bahwa anggaran tersebut baru untuk kendaraan dinas Wali Kota terpilih, sedangkan untuk Wakil Wali Kota akan dianggarkan selanjutnya.
“Bertahap, sesuai dentan kemampuan terlebih dahulu,” paparnya.

Anggaran sebesar Rp 1,8 miliar tersebut menurutnya merupakan batas maksimal untuk pembelian kendaraan dinas. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan spesifikasi untuk kendaraan dinas kepala daerah adalah mobil sedan dengan cc sebesar 2.500 atau SUV dengan cc 3.000 cc.

“Ada aturannya untuk pembelian, tapi nanti akan disesuaikan dengan ketersediaan merek dan yang lainnya,” tandasnya. (PBN/AZM/RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: