Jelang Pemilu 2019, Pers Diminta Aktif Meredam Hoax

Dari kiri: Kepala Kesbang Pol Ahmad Hidayat, Ketua KPU Ali Zaenal Abidin, Ketua Bawaslu Andi Irawan, Kajari Zulbahri Bahtiar serta Wabup Tangerang Mad Romli sepakat pers harus bisa meredam hoaxs pada Pemilu 2019. FOTO ISTIMEWA

TIGARAKSA, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang bersama sejumlah pihak terkait menginventarisir potensi kerawanan Pemilu 2019, dalam diskusi bertajuk Peta Kerawanan Pemilu 2019, di Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, kemarin.

Diskusi itu menghadirkan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Zulbahri Bahtiar, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan.

Selain itu, diskusi juga diperkaya dengan pemaparan dari Sekretaris Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pemilu 2019 yang juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Ahmad Hidayat, Akademisi Memed Chumaedi dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang, Ahmad Suhud.

Mad Romli dalam sambutannya mengatakan, sebagai ujung tombak penyampai informasi, pers turut berperan menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan informasi yang mencerahkan masyarakat. “Pemilu agenda penting yang harus dikawal semua elemen, pers juga harus lebih aktif menyampaikan informasi yang mencerahkan,” katanya.

Harapan serupa juga disampaikan Kajari Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar. Di tahun politik ini, kata Kajari, insan pers harus mampu menangkal beredarnya informasi palsu (hoaxs) yang dapat memperkeruh suasana.

“Jangan sampai ada informasi hoaks, karena ini agenda penting. Saya minta media mampu menangkal hoaks selama tahapan Pemilu berlangsung,” harapnya.

Sedangkan Ahmad Hidayat menyebut, berdasarkan pemetaan pihaknya, ada enam hal yang harus diantisipasi, diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan wewenang, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan ganda partai, politik uang dan kewenangan petahana.

“ASN harus netral, tapi tidak menutup kemungkinan ada ASN yang tampil sebagai pendukung salah satu Parpol. Ini tugas Bawaslu (mengawasi),” katanya.

Sementara Bawaslu Kabupaten Tangerang memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, salah satu yang menonjol yaitu soal kualitas daftar pemilih. “Kabupaten Tangerang kerawanannya ada di daftar pemilih. Skornya tinggi yaitu 86,82 persen,” ujar Andi Irawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, kerawanan itu bisa dipicu data ganda non identik, yaitu data yang memiliki kemiripan dan perlu difaktualisasi. Pihaknya, kata Andi, pernah merekomendasikan 3.440 data pemilih diduga ganda sebagai catatan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Percermatan (DPTHP) KPU Kabupaten Tangerang.

“Ada data yang sedang kami analisis ulang, (hasilnya) akan konfirmasi ke KPU,” tambahnya.

Terkait kerawanan di DPT, Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Ali Zaenal Abidin menduga ada dua asumsi, yaitu data ganda non identik dari Bawaslu belum terakomodir dalam pleno penetapan DPTHP. Karena menurutnya, saat itu waktunya sangat mepet.

“Kami pleno pukul 13.00 WIB, sementara teman-teman (Bawaslu), pukul 13.30 WIB baru menyerahkan. Tidak mungkin harus verifikasi faktual, karena non identik,” ujarnya.

Hal kedua, menurut analisa Ali, persoalan DPT juga dipicu kondisi pemilih di desa Rawa Burung dan Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi. Dimana ribuan warga sudah pindah lokasi karena terdampak perluasan Bandara Soekarno Hatta, namun datanya masih terdaftar sebagai warga setempat.

“Namun pola penangannnya sudah kami temukan, tapi tetap jadi catatan nasional (Bawaslu RI),” tambahnya.

Warga yang terdampak gusuran itu, jelas Ali, kini tercerai berai dari asalnya. Namun data kependudukannya belum berubah, masih tercatat di Kecamatan Kosambi. “Sekarang kami sedang melakukan penyisiran dan beberapa sudah ditemukan,” tandasnya.

Dari aspek keamanan, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Dalam catatannya, kerawanan itu ada pada saat kampanye, cetak dan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan perolehan kursi dan pelantikan calon terpilih.

Oki juga mengatakan, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada 2018, tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 cenderung lebih tinggi, hal ini karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkorelasi dengan kebutuhan penambahan personel.

“Jumlah TPS hampir dua kali lipat, tentu jumlah personel juga bertambah. Selain dibantu Linmas, nanti ada bantuan personel dari Polda Banten,” kata Oki.

Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sangki Wahyudin berharap, insan peres, khususnya anggota PWI bisa turut meminimalisir sejumlah kerawanan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang. “Insan pers harus menumbuhkan kesadaran agar menjadi pemilih aktif untuk menjamin kualitas DPT,” katanya.(ODI/RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: