PGK Gelar Diskusi Publik , Strategi Menjaga Kestabilan Keutuhan Bangsa Dipaparkan

Ilustrasil

SERANG, BANPOS – Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banten mengadakan diskusi publik terkait menjaga stabilitas keutuhan bangsa dalam dinamika politik 2019. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Bawaslu Banten, KPU Banten dan juga Polda Banten serta Ikatan Alumni UI (Iluni) wilayah Banten.

Dalam pemaparannya, Ketua Iluni Banten, Agus Supriyatna menyatakan, stabilitas masyarakat dapat terjaga jika tiga dimensi yang ada dapat saling menjaga dan bersinergi. Agus memaparkan, ketiga dimensi tersebut adalah dimensi hukum, dimensi ekonomi dan dimensi politik.

“Untuk kasus penegakan hukum, kita bisa melihat misalnya terkait penangkapan 41 anggota DPRD di Malang ini membuat masyarakat melihat bagaimana kondisi penegakan hukum di kita, ini menjadi pertaruhan kedepannya untuk menjaga stabilitas di masyarakat,” jelas mantan komisioner KPU Banten tersebut, Kamis (20/9/2018).

Ada represifitas yang dilakukan oleh aparat, ambil contoh yang terjadi betrokan antara aparat dengan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Bengkulu dan Sulawesi juga turut disoroti olehnya.

“Walaupun mungkin secara teori keamanan tindakan tersebut dianggap untuk menjaga stabilitas, namun tetap harus memberikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Untuk masalah ekonomi, ia menyampaikan kondisi saat ini kestabilan negara juga terganggu dari sisi ekonomi, dimana harga-harga yang semakin naik, juga tentang rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga membuat resah masyarakat.

“Ini menjadi pertaruhan pemerintah sekarang, bagaimana memastikan kondisi ekonomi dapat stabil,” terangnya.

Sedangkan terkait kondisi politik, ia menyatakan dengan munculnya putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait bolehnya mantan koruptor untuk mencalonkan diri mengakibatkan munculnya apatis masyarakat.

“Selain itu ditambah dengan Pileg dan Pilpres yang bersamaan, secara efisiensi biaya memang bagus, namun mengakibatkan fokus masyarakat jadi hanya ke Pilpres, dan tidak mengetahui perwakilannya nanti di legislatif,” ungkapnya.

Sementara itu, Divisi SDM Bawaslu Banten, Muhammad Nasehudin menyampaikan, stabilitas politik dapat terjaga jika tiga elemen yang ada dapat melakukan fungsinya dengan benar.

Seperti penyelenggara pemilu yang netral dan profesional, peserta pemilu yang fair dan masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam mengawal pemilu.

Sedangkan terkait perang hastag yang ramai saat ini, seperti #2019GantiPresiden dan #2019DuaPeriode, menurutnya sudah disepakati sebagai dinamika politik yang menjadi kenyataan kondisi saat ini.

“Sebenarnya kalau di masyarakat itu adem, namun elit politik dan kelas menengah yang membuat panas. Disini masyarakat yang harus berpartisipasi untuk menetralkan,” jelasnya.

Sedangkan terkait putusa MA, Nasehudin mengatakan, fungsi Bawaslu adalah untuk memutuskan sesuai dengan tempatnya. Karena dalam UU dan putusan MA sudah membolehkan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri, maka harus diterima.

“Bukan berarti Bawaslu pro terhadap koruptor. Sebab itu, partisipasi kelompok masyarakat harus ditingkatkan untuk memberikan pendidikan politik, seperti mahasiswa ini, agar masyarakat dapat memilih wakilnya yang baik dan bersih,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PGK Banten, Syamsul Hidayat menyampaikan, tujuan dari diskusi ini adalah, untuk mengajak para generasi milenial agar tidak apatis terhadap politik praktis, dan juga turut andil dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Pada penyelenggara kami berharap dan kepada aparat kemanan agar arif dan netral, karena kami tidak ingin seperi isu yang dimedsos, pihak penyelanggara dan keamanan dianggap tidak netral,” tandas Syamsul. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: