Banten Bersih Menduga Ada Permainan Penjualan Obat

Koordinator Banten Bersih, Gufron saat melakukan press rilis disalah satu café di Kota Serang, (18/9). Herlin Saputra// Banpos.

SERANG, BANPOS – Hasil pemantauan dan survey yang dilakukan oleh tim Banten Bersih sejak akhir Juli 2018 sampai dengan Selasa (18/9). Menduga adanya permainan antara apotik dan pihak rumah sakit. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Banten Bersih, Gufron saat melakukan press rilis disalah satu café di Kota Serang, Selasa (18/9).

Ada pun pihaknya, pada survei yang menggunakan metode wawancara ke puluhan pasien penerima jaminan kesehatan ditiap lokasi fasilitas kesehatan (faskes) yang dituju banyak menemukan masih ada pasien BPJS kesehatan yang tidak mendapatkan obat dari farmasi rumah sakit.

“Muncul alasan dari pihak farmasi bahwa ketersediaan obat yang diresepkan dokter sedang kosong,” ujar Gufron.

Akibatnya, untuk memenuhi obat kebutuhan obat, pasien terpaksa membeli obat di apotik diluar farmasi faskes dengan harga lebih tinggi dibandingkan HET (Harga Eceran Tertinggi).

“Sebagai contoh, salah satu pasien BPJS kesehatan terpaksa membeli satu trip (10 tablet) obat Harnal Ocas 400 miligram di apotik luar rumah sakit dengan total harga Rp 183.500. sementara berdasarkan data e-katalog LKPP harga Harnal Ocas Rp 4.799 per tablet atau Rp 47.990 per strip. Bahkan di toko online obat serupa harganya Rp 159.000,” jelasnya.

Muncul juga informasi bahwa, ada pasien BPJS kesehatan yang tidak mendapatkan obat epidosine di farmasi faskes, lantaran kata Gufron, kosong. Sedangkan menurut Gufron, obat tersebut juga langka di apotik luar farmasi.

“Pasien lalu diarahkan oleh tenaga medis untuk membeli obat tersebut di farmasi rumah sakit lain yang memiliki stok obat epidosine. Obat yang dibeli dengan harga Rp 80 ribu per ampuls padahal di luar berkisar Rp 35 ribu sampai Rp 60 ribu. Beberapa obat diduga hanya ada di apotik-apotik tertentu dan banyak pasien belum mengetahui fungsi dan keberadaan BPJS centre di faskes,” ujarnya.

Menurut Gufron, Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan mengatakan bahwa, setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promatif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Merujuk pada Perpres bahwa salah satu manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah pelayanan obat-obatan untuk berbagai jenjang fasilitas kesehatan.

“Tapi, mengutip dari hasil studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas lndonesia tahun 2016 mengungkap bahwa 42 persen responden pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) rupanya masih mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli obat di puskesmas dan 31 persen responden di rumah sakit. Sebagian besar (85,2 persen) responden yang mengeluarkan biaya pribadi untuk obat mempunyai riwayat penyakit kronis karena tidak ada obat atau obat yang diresepkan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, (PKEKK UI, 2016),” katanya.

Fakta ini, masih kata Gufron, kemudian menunjukkan bahwa manfaat jaminan kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tetap mengeluarkan biaya untuk obat meski sebenarnya hal tersebut telah diatur dalam regulasi pemerintahBeban ini semakin berat manakala masyarakat miskin terutama PBI (Penerima Bantuan eran) harus menghadapi masalah seperti ini.

“Kasus seperti ini juga ditemui khususnya bagi penerima Jaminan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan di Banten. Ada temuan bahwa pasien BPJS Kesehataan kerap tidak menerima obat dari fasilitas kesehatan (faskes). Mereka juga terpaksa harus membeli obat di luar farmasi faskes yang telah ditanggung oleh BPJS. Harga obat di luar tersebut diduga melebihi harga eceran tertinggi,” jelasnya.

Melihat fenomena tersebut, Banten Bersih sebagai lembaga masyarakat sipil melakukan pemantauan awal dan uji petik pengenai tata kelola obat khususnya bagi pasien penerima jaminan kesehatan.

“Pemantauan dilakukan di satu puskesmas dan satu rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten/kota dan 1 rumah sakit swasta. Pemantauan berupa survei yang dilakukan di Kota Serang. Kota ini dipilih karena posisinya sebagai ibu kota provinsi sehingga bisa menjadi indikator bagi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota lain,” katanya

Banten Bersih menilai bahwa kekosongan obat bagi pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit merugikan publik.

”Mereka seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan karena salah satu manfaat program jaminan kesehatan adalah pelayanan obat untuk berbagai jenjang fasilitas kesehatan,” katanya

Menyikapi hal ini, Banten Bersih juga mendorong manajemen faskes rumah sakit yang bekeria sama BPJS Kesehatan lebih transparan dalam melaporkan ketersediaan obat di farmasi. Pihak rumah sakit harus memastikan dan mengupayakan pasien bisa menerima obat yang dibutuhkan sebagaimana dijamin oleh program JKN.

Selain itu. pihak BPJS Kesehatan juga harus lebih intensif dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban kepada para penerima jaminan.

“Hal ini patut dilakukan karena masih banyak pasien yang belum paham akan hak-hak mereka di faskes,” ujarnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah staf monitoring dan evaluasi BPJS Serang, Beny Kesuma Yuda mengatakan, Obat termasuk pelayanan yang dijamin BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis.

“Ketika terjadi kekosongan obat, faskes yang harus menyiapkan ketersediaannya, tidak dibebankan ke keluarga pasien untuk mencari nya,” katanya.

Menurutnya, jika ada temuan seperti kasus diatas, kantor cabang akan menindaklanjuti ke manajemen rumah sakit.

“kalau ada temuan seperti itu lagi, peserta agar kita arahkan datang ke kantor cabang. Karena disana akan kita jelaskan alur penanganan keluhan,” ujar Beny. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: