Target Retribusi Tak Tercapai, Dishub: Tidak Ada Dasar

Kepala Dishub Kota Serang, Ahmad Mujimi / ISTIMEWAH

SERANG, BANPOS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang mengakui bahwa pihaknya tidak memenuhi target retribusi parkir pada APBD tahun 2017, namun pihaknya mengatakan, ada banyak hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut. Salah satunya adalah regulasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Dishub Kota Serang, Ahmad Mujimi saat dihubungi wartawan, Senin (20/8). Menurutnya, pihaknya tidak mempunyai kekuatan, yang artinya selama ini ada yang tidak bayar pun tidak bisa menindak terhadap koordinator maupun juru parkir (jukir).

“Jadi kenakalan itu bisa terjadi karena kita juga tidak bisa menindak jukir kemudian juga koordinator, karena awalnya tidak ada dasarnya, jadi suka tidak suka penugasan dulunya,” kata Mujimi.

Sekarang, lanjut Mujimi, kalau diberhentikan juga sudah terlanjur, kecuali kedepan sudah ada kebijakan lain dari pimpinan yang baru. Sedangkan untuk zona parkir kewenangan Dishub sendiri adalah semua wilayah yang ada di Kota Serang.

“Jukir itu di Perdanya diintruksikan disemua jalan umum, kalau ditepi jalan umum berarti semua. Pada saat itu belum diatur mana zonanya terus bukan zona dan semua itu dilakukan oleh pihak-pihak ketiga bukan, karena mereka dulu status sekarang juga hanya jukir saja, tidak ada tugas resmi hanya tugas dari kita aja (Dishub,red),” lanjutnya.

Sedangkan untuk jukir sendiri, masih kata Mujimi, tidak ada honor dari Pemda. Untuk saat ini juga total jukir sendiri yang ada di Kota Serang sekitar 500 orang jukir. “Kalau dihitung dan dikalikan dengan jumlah parkir yang ada, missal dikalikan Rp 50 ribu saja perhari sudah berapa. Makannya tidak akan berhasil selama Pemda tidak berani berspekulasi,”ujarnya.

Mujimi sendiri menginginkan untuk pengaturan ini gunakan pihak ketiga, karena akan terlihat keuntungan atau kerugiannya karena sudah ada MoU dengannya, sehingga kalau tidak tercapai target, pihaknya bisa sanksi. “kalau sekarang ada yang tidak stork e Dishub juga tidak ada sanksi baik jukirnya maupun koordinatornya karena koordinatornya juga liar seolah-olah tanpa ada kekuatan hukumnya,” jelasnya

Dia berprinsif bahwa Dishub juga serba salah, karena ingin menekan tidak adanya MoU dengannya, mereka bukan pihak kedua ataupun tiga istilahnya. “Potensi parkir sendiri luar biasa peluangnya, hanya Pemda mau apa, apa mau membiarkan jukir ditepi jalan umum. Harusnya Pansus DPRD Kota Serang berpikirnya sudah berbuat apa terhadap fasilitas parkir, kita kan berpikirnya hasil saja, tetapi tanpa memberikan imbalan,” tegasnya.

“Kalau saya berpikirnya jangan bersepekulasi seperti itu, pemda tidak usah menghitung untung rugi, sekarang mampu tidak dia ngasih honor ke jukir berapa, jangan ngitung-ngitung potensi, tapi tidak digali. Salah satu contohnya sampai 11 tahun Kota serang berdiri belum membebaskan lahan untuk lahan kepentingan parkir, kalau disebut potensi ada, namun kita saja belum bertindak,” sambungnya.

Untuk target capaian anggaran 2017 sendiri, kata Mujimi, sebetulnya Dishub ditargetkan Rp 900 juta yang capaiannya 50 persen. Ia juga mengungkapkan, pada saat ini seperti jalan Ahmad Yani dan Jenderal Sudirman itu dilarang untuk memungut biaya. Karena daerah itu kawasan tertib lalu lintas.

“Ini juga kendalanya, seperti sudah tidak dipungut, jukir mah tetap saja ngatur, kalau tidak diatur akan semerawut, dilarang juga banyak toko dijalan protocol itu. Kalau saya berpikirnya banyak hal yang harus dilakukan kedepan, kalau tidak ada kantong parkir akan seperti it uterus, dimanapun tempatnya akan terjadi seperti itu,” ujarnya.

Mujimi menilai kalau parkir ini dikelola oleh pihak ketiga bisa menyelesaikan masalah, namun pihak ketiga juga pasti akan hitung-hitungan untung dan ruginya.

“Kalau ingin melihat potensi harus ada pihak ketiga, tapi kalau ingin tertib bukan dengan pihak ketiga, justru yang berseragam dipinggir jalan itu harus Dishub semua, itu baru. Solusinya, yang berbaju seragam baru malu kalau tidak target, kalau sekarang dengan pihak ketiga pun pasti akan dikejar target, urusan semerawut tidak akan diurus, itu kendalanya kalau dipihak ketigakan,” katanya.

Sementara ini, Pemda belum membiayai parkir, baik dari personil, SDM maupun dari fasilitas. “Saya sih miris ngomong potensi tapi pemerintahnya belum berbuat apa-apa,” jelasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Serang memberikan catatan terhadap hasil pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Dalam catatannya tim pansus menemukan adanya silpa 85 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Pansus DPRD Kota Serang, Iif Fariudin saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Menurut Iip, silpa tersebut diakibatkan ada pekerjaan yang tidak terealisir sehingga menimbulkan devisit. Devisit ini ditentukan berdasarkan rapat pansus dengan OPD dan pemerintah daerah.

“Makannya hasil yang disepakati ada silpa 85 miliar, silpa itu kan yang akan digunakan tahun berikutnya setelah ditentukan dan hasilnya sudah ketahuan. Itu hasiilnya nanti,” ujar Iip

Sedangkan OPD yang terbesar silpanya adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU), karena ada beberapa pekerjaan tidak terealisir di tahun 2017. “Ada yang gagal lelang dan ada yang tidak kekejar waktunya,” katanya

Untuk APBD, kata Iip, ada beberapa OPD yang memenuhi target dan ada juga yang tidak memenuhi target. “OPD yang tidak memenuhi target itu Dinas Perhubungan, karena ada retribusi dari target yang sudah dicantumkan ternyata meleset. Diantaranya retribusi parker,” jelasnya

“Selain parker ada juga retribusi sampah yang milik Dinas Lingkungan,” tambahnya

Sedangkan untuk rekomendasi sendiri, masih kata Iip, agar supaya silpa tersebut jangan sampai sebesar yang sekarang. “Artinya jangan sampai nanti pekerjaan-pekerjaan yang sudah targetkan selesai ditahun berjalan, kemudian tidak terealisir, harapan kita dari pansus. Kemudian untuk retribusi melihat dari potensi-potensi meskinya harusnya meningkat bukan menurun,” katanya

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Serang Sulhi Choir mengatakan, adanya silpa 85 miliar tersebut sudah diibayar kembali dan tidak hutang. “Silpa ini kan diakibatkan satu anggaran, anggaran itu masuk dikatakan dalam pengeluaran, tapi belum dikeluarkan, dikeluarkannya nanti berikutnya. Jadi ada yang ditunda, ada yang perlu dperbaki dan aturan baru sehingga ada regulasi baru,” kata Sulhi

Kalau silpa, kata Sulhi, itu bagaimana penggunaan dari pada anggaran, jika pelaksanaannya itu tanpa kendala tidak aka nada silpa. “kalau ada kendala yah ditunda sedikit. Kalau gagal lelang jangan dilanjutkan dulu karena tidak memenuhi syarat,” tandasnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: