Hanura Banten Tuntut Wiranto Dicopot

Pengurus Partai Hanura Provinsi Banten kubu OSO berfoto bersama.

SERANG, BANPOS – Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tidak ada intervensi Menko Polhukam Wiranto pada penyelenggara pemilu terkait polemik di Partai Hanura. Disisi lainnya, DPD Hanura Banten menuntut agar Wiranto dipecat dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.
“Setelah melihat perkembangan politik mutakhir di Indonesia, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut, Kami menyampaikan Mosi Tidak Percaya terhadap Wiranto yang terbukti nyata telah melakukan berbagai manuver yang berniat menenggelamkan keberadaan dan kiprah Partai HANURA,” ujar Ketua DPD Hanura Banten, Ahmad Subadri kepada BANPOS, Minggu (8/7/2018).
Pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Wiranto dari kedudukannya selaku Menkopolhukam RI. Sebab fungsi Menkopolhukam yang seharusnya menjadi teladan dalam hal ketaatan terhadap hukum, menjaga stabilitas politik dan HAM justru melakukan tindakan yang sebaliknya.
“Sehingga demi kewibawaan Pemerintah, maka Wiranto tidak layak lagi di Kabinet Jokowi – JK,” tegas Subadri kembali.
Kubu Subadri berterimakasih kepada KPU RI yang telah memedomani Surat Menkumham RI tertanggal 06 Juli 2018 tersebut dengan menegaskan pihak yang sah dan berhak untuk mendaftarkan Caleg dlm Pileg 2019 adalah pihak yg berada di bawah kepemimpinan OSO – Herry Lontung Siregar.
“Kami Keluarga Besar Partai HANURA Provinsi Banten mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas tetap sahnya kepemimpinan Oesman Sapta Odang dan Herry Lontung Siregar di DPP Partai HANURA,” ucapnya.
Kepada semua pimpinan, kader serra simpatisan partai Hanura Provinsi Banten untuk terus menguatkan barisan dan menyolidkan ikhtiar pemilu 2019.
“Lebih menguatkan dan lebih menyolidkan ikhtiar-ikhtiar pemenangan untuk Pemilu 2019,” ujarnya.
Sementara itu, Arief menegaskan, pertemuan KPU dengan Menko Polhukam dan sejumlah kementerian serta sejumlah lembaga terkait, hanya mendiskusikan pendapat hukum yang bisa membuat tahapan Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan lancar.
“Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura. Jadi ini sudah masa pendaftaran, bagaimana cara menindaklanjuti putusan PTUN tersebut,” ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (7/7/2018).
Rakortas tingkat menteri membahas tindak lanjut putusan PTUN atas gugatan terhadap SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 diketahui telah digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/7) kemarin.
Arief mengatakan, dalam pertemuan dijelaskan bahwa yang dikerjakan KPU berjenjang. Pertama, KPU bertanya kepada Kemenkumham karena Kemenkumham yang berhak mengeluarkan daftar kepengurusan partai politik. “Maka kami bertanya, siapa kepengurusan Partai Hanura,” katanya.
Menkumham memberi penjelasan, berdasarkan putusan PTUN maka putusan yang harus diikuti adalah SK 22 atau M.HH-22.AH.11.0, dimana Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Sarifuddin Suding sebagai Sekjen. Hal ini dilakukan karena SK 01 masih disengketakan. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: