Tim Kuasa Hukum Vera Layangkan Surat Permohonan Penundaan Pleno KPU

SERANG , BANPOS – Tim Advokasi Paslon nomor urut satu Vera-Nurhasan, Ferry Renaldi melayangkan surat permohonan penundaan pleno KPU Kota Serang kepada Bawaslu Banten kemarin (4/7). Hal tersebut dilandaskan masih adanya fakta baru yang terungkap dari tersangka yang ditangkap sebelumnya.

“Setelah kami ke Polres Serang Kota, kami mendapatkan informasi terkait OTT money politik di daerah Kalanganyar, Kecamatan Taktakan Kota Serang yang dilakukan oleh inisial R, posisinya sudah tahap satu ke kejaksaan,” terang Ferry di kantornya.

Pemberkasan kasus tersebut akan dinyatakan lengkap atau tidak, jika sudah lengkap, maka akan melewati proses persidangan.

“Jadi kami mengirim surat ke Bawaslu dengan tembusan kepada Panwaslu dan juga KPU Kota Serang agar menunda pleno penghitungan suara tingkat kota,” lanjut Ferry.

Selain itu, masih terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran, bahkan diantaranya temuan terkait penyelenggara di tingkat KPPS, salah satunya adalah di TPS 2 Kecamatan Cipocok Jaya. Menurutnya, dengan adanya temuan ini dan berdasarkan yurispudensi yang ada pada Pilgub Banten 2017, seharusnya ada Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Itu ada satu laporan ditemukan gembok kotak suara segelnya rusak. Kami sudah melaporkan kepada Bawaslu dan sudah diperiksa semuanya, baik pelapor maupun saksi-saksi, kami juga meminta hal tersebut ditindaklanjuti secara tegas oleh Panwaslu, karena kejadian ini sudah terjadi saat Pilgub kemarin didaerah Teluknaga dan Karawaci, gembok rusak itu dilakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang), makannya kita meminta ketegasan kepada Panwaslu Kota Serang mengambil langkah-langkah hukum terkait laporan tersebut,” paparnya

Selanjutnya, masih kata Ferry, berbicara dua laporan dari masyarakat didaerah Batokbali, Kecamatan Serang dan Cibening, Kecamatan Kasemen yang mana masyarakat tersebut melaporkan adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh seseorang yang mengarahkan ke paslon nomor urut tiga, Syafrudin-Subadri Usuludin.

“Kami mendapatkan laporan dari Panwaslu Kota Serang hal tersebut sedang dikaji dan dilakukan rapat secara khusus dengan Gakumdu, apakah itu masuk ranah pidana ataupun tidak,” jelasnya.

Pada prinsipnya, pihak Vera-Nurhasan meminta untuk menunda sampai adanya suatu fakta baru hasil dari pengembangan temuan yang ada, sehingga mampu membuktikan apakah ada keterlibatan dari tim kampanye atau paslon.

“Itu diatur dalam pasal 71 jo. Pasal 78 PKPU nomor 4 tahun 2017 berkaitan dengan tindak pidana money politik, partai politik atau gabungan partai. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan sanksi pembatalan pasangan calon,” ujarnya

Sedangkan, jika Pleno Tingkat Kota masih tetap dilaksanakan, dirinya menyatakan, akan melaporkan Bawaslu Banten kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan dugaan pelanggaran kode etik. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: