Jaman Tuntut Pleno KPU Ditunda

Tb. Haerul Jaman (kanan)

SERANG, BANPOS – Pleno rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Pilkada Kota Serang dituntut untuk ditunda hingga beberapa temuan pelanggaran yang terjadi mendapatkan kejelasan. Demikian yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Vera-Nurhasan dan juga Kader Partai Golkar, Tb. Haerul Jaman kepada awak media.

Jaman beralasan, permohonan menunda pleno rekapitulasi penghitungan suara, dikarenakan masih banyak indikasi akan adanya temuan-temuan money politik yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 Syafrudin-Subadri Usuludin dan Paslon 2, Samsul Hidayat-Rohman.

“Kita sudah memiliki bukti bahwa paslon nomor dua melakukan money politik di Kecamatan Walantaka dan paslon nomor tiga di Kecamatan Cipocokjaya, Taktakan, Kasemen dan Serang. Kami juga sudah melaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu, sudah ada tersangka money politik juga. Harus ditindak lanjut dan harus tetap diproses sesuai aturannya seperti apa karena tersangka membuka lagi ada indikasi ke siapa,” ujar Jaman, Rabu (4/7)

Panwaslu, KPU dan Kepolisian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dengan adanya temuan ini, maka diharapkan jangan sampai tidak diusut, namun wajib diusut hingga tuntas.

“Nanti hasilnya seperti apa dengan adanya money politik yang dilakukan oleh nomor tiga, money politik aturannya harus diskualifikasi, untuk siapapun yang melakukan,” ucap Jaman

Sedangkan ketika ditanyakan terkait apakah temuan tersebut sudah dapat disebut massif, Jaman berkilah bahwa hal tersebut harus diungkap dengan proses hukum yang berlaku, dan sebab itu harus segera diselesaikan temuan yang dilaporkan.

“Pemeriksaannya belum selesai, apakah nyangkut seperti itu aja, yang penting ini proses jangan sampai mengulur waktu, karena waktunya sangat sempit, prosesnya harus segera karena waktunya mepet. Nanti hasilnya sepeti apa kita lihat saja,” jelas Jaman.

Jaman juga menyebutkan, ketika kejadian ini dibiarkan akan memberikan contoh yang tidak baik untuk semua pihak. “Saya berharap, ketika adanya kejadian ini juga suapaya segera diatasi,” ujar Jaman

Jika KPU tetap melakukan penetapan atas kemenangan paslon nomor urut tiga, Jaman menyatakan sudah tidak ke MK lagi, karena sudah ada aturan bahwa KPU, Panwaslu dan Bawaslu saja sudah cukup ketika ada pelanggaran pidana.

“Sudah tidak ke MK lagi, Gakkumdu sudah bisa memutuskan diskualifikasi karena sudah ada pelanggaran dan bukti tersangkanya sudah ada dan tersangkanya ini harus diusut terus. Contoh menyebut si A, si A nya ini menyebutkan lagi tidak, itu harus diusut tuntas,” papar Jaman. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: