Gubernur Diminta Beri Sanksi OPD Loyo

Gubernur Banten, Wahidin Halim memimpin Appel Bulan K3 di halaman Masjid An Nawawi Al BAntani, Senin (20/2/2018).

SERANG, BANPOS – DPRD  Banten meminta Gubernur Wahidin Halim untuk memberi sanksi kepada OPD yang kinerjanya loyo maupun tidak optimal.

Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian hasil pembahasan terhadap LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017 di DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (7/6).

“Kepada gubernur Banten agar memerintahkan kepala OPD terkait pemberian sanksi sesuai temuan LHP BPK kepada PPK (pejabat pembuat komitmen), PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPHP (pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas,” ujar Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Budi Prajogo.

Pemberian sanksi merujuk dari sorotan DPRD terkait program hibah dan bansos yang belum sesuai dengan perundang-undangan.

“Gubernur agar memerintahkan kepala Kesbangpol, DP3AKKB, Dispora, Dinkop dan UMKM, dan Biro Kesra untuk melaksanakan pemberian hibah sesuai pergub nomor 51 tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD‎,” katanya.

Kemudian juga, diungkapkan hal lain yang menjadi perhatian adalah soal tata kelola aset. DPRD meminta agar sistem pangkalan data bisa dibenahi dengan cara diintegrasikan dalam satu aplikasi. (RUS)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: