Kasus Korupsi Transmart, Iman Divonis Ringan

Sidang pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon, Tb Iman Ariyandi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Non Aktif, Ahmad Dita Prawira dan Politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri di PN Serang, (6/6). Herlin Saputra//Banpos.

SERANG, BANPOS – Sidang pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon, Tb. Iman Ariyandi di vonis hukuman penjara enam tahun dengan denda Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara.

Hal itu ditetapkan Ketua Majelis Hakim, Efiyanto kepada Iman, karena terbutki melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan karena Iman bersikap sopan selama persidangan dan masih memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan Iman tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan berupaya tidak mengakui perbuatannya.

Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut penjara selama 9 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU KPK yang mencabut hak politik Iman selama lima tahun.

Majelis hakim menilai sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur calon legislatif maupun eksekutif yang terlibat pidana korupsi.

“Menimbang bahwa hak politik adalah hak warga negara yang dilindungi Perundang-undangan. Bahwa dalam alam demokrasi saat ini, masyarakat sudah cukup cerdas dalam menggunakan hak pilihnya,” kata Efiyanto dalam pertimbangannya di PN Serang, Rabu (6/6/2018). (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: