Divonis Ringan, Iman : Saya bisa jadi JPU di Akhirat

Sidang pembacaan vonis terhadap ketiga terdakwa kasus korupsi suap Amdal Transmart Cilegon, Tb Iman Ariyandi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Non Aktif, Ahmad Dita Prawira dan Politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri di PN Serang, (6/6/2018). Herlin Saputra//Banpos.

SERANG , BANPOS – Walikota Cilegon Non Aktif, Tb. Iman Ariyadi akhirnya divonis ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Serang. Iman yang terjerat kasus suap Amdal Transmart Cilegon, Tb. Iman Ariyandi di vonis hukuman penjara enam tahun dengan denda Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara.

Menanggapi hasil persidangan, Iman mengatakan, jika pencabutan hak politiknya yang sebelumnya dituntut oleh JPU KPK akhirnya dicabut oleh hakim dan diputuskan hanya enam tahun penjara.

Selanjutnya, kata Iman, kalau dirinya mendengar secara seksama yang dibacakan oleh hakim, banyak sekali berkesimpulan yang menurutnya tidak berdasarkan fakta persidangan.

“Salah satu contoh misalkan saudara Hendri sudah mengakui dipersidangan bukan perintah saya, saudara Iing sebagai Kadis sama bukan perintah saya termasuk pak Dito rekomendasi surat jaminan yang disebutkan oleh hakim pun sudah mengakui dipersidangan tidak,” kata Iman kepada awak media seusai sidang.

Dalam KUHP, masih kata Iman, sebetulnya saksi yang kuat itu saksi yang menyampaikan dalam persidangan. Akan tetapi, dirinya akan banding atau tidak tergantung hatinya.

“Apakah masih percaya terhadap lembaga hukum di Republik Indonesia ini atau tidak, tinggal itu saja. Kalau misalkan hati saya masih percaya dengan lembaga hukum, saya akan lanjutkan tapi kalau tidak saya akan coba untuk memahami dari sudut pandang lain,” kata Iman.

“Saya kira bisa jadi diakhirat penuntut umumnya, kepada persidangan yang sekarang ini, saya kira bisa per. Saya bisa jadi JPU di akherat,” Tambah Iman.

Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Non Aktif, Ahmad Dita Prawira dituntut 5 tahun penjara, dengan denda Rp225 juta subsider dua bulan dan Politisi dari DPD Partai Golkar Kota Cilegon, Hendri dituntut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider dua bulan penjara. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: