Titik Rawan Tungsura Dipetakan, Pilkada Kota Serang 2018

Debat kandidat calon walikota dan wakil walikota Serang, priode 2018-2023, (11/5). Herlin Saputra//Banpos.

SERANG, BANPOS – Sejumlah titik rawan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Serang 2018, dibahas secara intensif oleh KPU, Panwaslu, dan tim kampanye masing-masing paslon, dalam sebuah forum rakor, Kemarin.

Tiga isu besar yang berkembang saat rakor adalah perihal siapa yang berhak menggunakan hak pilih di TPS; penerapan norma baru tungsura 2018; serta penguasaan alat kerja KPPS.

“Tentang penerapan aturan baru dimana pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP-El dan atau Surat Keterangan (Suket) kepada KPPS, perlu diantisipasi secara serius oleh KPU. Bukan saja soal perlindungan terhadap hak politik seorang pemilih, ini nanti berkait dengan sikap KPPS memperlakukan pemilih yang dia kenal tapi tidak bawa KTPEl ke TPS,” ujar Ketua Tim Kampanye Paslon nomor urut 3 Ahmad Rosadi, Rabu (30/5/2018).

Hasil diskusi di internal pihaknya, bagi mereka yang KTP-El nya hilang atau rusak bisa memperlihatkan kartu keluarga (KK) dan atau ijazahnya kepada KPPS. Untuk mnencegah yang bersangkutan kehilangan hak pilih hanya karena persoalan administrasi kependudukan.

Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono menuturkan, berdasarkan kajian ada beberapa titik rawan tahapan tungsura. Di antaranya adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali; adanya pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan identitas pemilih lain yang tidak hadir; serta adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat namun bisa menyalurkan haknya di TPS.

“Masalah teknisnya yang kerap kali terulang dari pemilu ke pemilu dari pilkada ke pilkada adalah soal tidak ditempelnya hardcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPPS; adanya saksi bayangan di luar TPS yang mempengaruhi pemilih; masing terpasangnya alat peraga kampanye (APK) di sekutar TPS; serta tingkat akurasi KPPS dalam mengisi form C.1-KWK yang masih rendah,” kata Rudi. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: