Seluruh Pemda Dapat WTP, Miliaran Rupiah Masih Jadi Temuan

SERANG, BANPOS – Seluruh kabupaten/kota di Banten mendapatkan WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah tahun anggaran 2017. Namun, masih terdapat miliaran rupiah temuan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hal tersebut diungkapkan pada saat acara penyerahan LHP BPK untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di aula BPK Perwakilan Banten, Senin (29/5/2018).

Dalam siaran persnya yang diterima BANPOS, Ketua BPK Perwakilan Banten T. Ipoeng Anjar Wasita menyampaikan, walaupun untuk tahun ini seluruh kabupaten/ kota mendapatkan opini WTP, namun masih terdapat beberapa catatan didalamnya.

“Tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai oleh pemda, BPK masih menemukan beberapa permasalahan sejenis yang terjadi pada beberapa pemda berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelas Ipoeng.

Adapun temuannya adalah, kerja sama pemanfaatan aset berupa pasar dan tanah dengan pihak ketiga dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp26,8 miliar belum menguntungkan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena kerja sarna tidak didukung dengan perjanjian dan penentuan bagi hasil tidak didasarkan perhitungan yang memadai,” ungkapnya.

Kemudian terdapat juga kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak sebesar Rpl3,6 miliar.

“Ada kelebihan pembayaran sebesar Rp4,3 miliar yang disebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar biaya dan adanya pembayaran ganda,” lanjutnya.

Selain itu, ada penatausahaan persediaan belum tertib karena beberapa OPD tidak melakukan pencatatan mutasi persediaan, tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai, dan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.

“Sedangkan potensi pendapatan minimal sebesar Rp2,2 miliar belum dipungut, yang berasal dari sewa kantor, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta jasa kepelabuhanan,” ujarnya.

Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK.

“Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK setempat-lambamya 60 hari sejak laporan diterima,” tandasnya. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: