Kota Serang Dapat WTP, Uhen : Hadiah Akhir Jabatan Walikota

Walikota Serang Tb. Haerul Jaman menjadi perwakilan dari seluruh bupati dan walikota se-Banten dalam menyampaikan kata sambutan terkait hasil LHP BPK 2017.

SERANG, BANPOS – Ketua DPC PPPKota Serang, Uhen Juhaeni mengapresiasi Pemkot Serang yang mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan atas kinerja pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah.

Ia berharap atas diraihnya WTP pencatatan aset yang karena kendala dari dahulu pencatatannya dan dokumentasinya tidak sesuai. Menurut Uhen, ketidaksesuaian pekerjaan agar dapat diselesaikan.

“Pekerjaan yang belum selesai, ada yang di tinggalkan oleh kontraktor agar di berikan tindakan keras sehingga raihan WTP ini betul, bukan hanya penghargaan tapi bisa di nikmati masyarakat,” papar Uhen saat dihubungi BANPOS, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, WTP ini juga diraih sebagai hadiah kepada Walikota Serang, Tb Haerul Jaman diakhir masa jabatannya.

“Semoga WTP ini dapat memberikan energi positif dalam menyelesaikan program diakhir masa jabatannya, kepada semua OPD juga agar terpacu dalam mengelola keuangan yang efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja tahunan,” kata Uhen kepada BANPOS, Senin (28/5/2018).

Atas diraihnya WTP ini juga, masih kata Uhen, agar semuanya terpacu semakin semangat dan betul-betul dapat dipertanggung jawaban.

“Bukan kepada orang tertentu tapi untuk semua OPD,” lanjut Uhen.

Dalam rilisnya, Ketua BPK Perwakilan Banten T. Ipoeng Anjar Wasita menyampaikan, walaupun untuk tahun ini seluruh kabupaten/ kota mendapatkan opini WTP, namun masih terdapat beberapa catatan didalamnya.

Adapun temuannya adalah, kerja sama pemanfaatan aset berupa pasar dan tanah dengan pihak ketiga dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp26,8 miliar belum menguntungkan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena kerja sarna tidak didukung dengan perjanjian dan penentuan bagi hasil tidak didasarkan perhitungan yang memadai,” ungkapnya.

Kemudian terdapat juga kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak sebesar Rpl3,6 miliar.

“Ada kelebihan pembayaran sebesar Rp4,3 miliar yang disebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan standar biaya dan adanya pembayaran ganda,” lanjutnya.

Selain itu, ada penatausahaan persediaan belum tertib karena beberapa OPD tidak melakukan pencatatan mutasi persediaan, tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai, dan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.

“Sedangkan potensi pendapatan minimal sebesar Rp2.2 milyar belum dipungut, yang berasal dari sewa kantor, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta jasa kepelabuhanan,” ujarnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: