Belum Penuhi Prinsip Keselamatan, Roda Dua Tak Layak Jadi Angkutan Umum

Dirlantas Polda Banten, Kombes Tri Juliyanto Djatiutomo / RULIE SATRIA

SERANG, BANPOS – Dinilai tidak memiliki prinsip keselamatan, angkutan online roda dua bukan masuk kategori angkutan umum. Hal tersebut dikatakan dalam kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) angkutan umum yang berkeselamatan (Implementasi Road Safety) yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten bersama pengamat lalu lintas di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin (28/5).

Ditemui usai kegiatan, Dirlantas Polda Banten, Kombes Tri Juliyanto Djatiutomo menyebutkan bahwa, peraturan tersebut sudah jelas tertuang dalam aturan undang-undang. Karena dari segi keselamatan dan regulasi juga belum mengatur hal tersebut.

“Memang dalam aturan undang-undang juga tidak boleh untuk angkutan umum karena faktor keselamatan, regulasi juga belum diatur,” kata Dirlantas Polda Banten Kombes Tri Juliyanto Djatiutomo.

Diterangkan Kombes Tri, saat ini banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang no 22 tahun 2009 yang akan mengakomodir roda dua dibolehkan sebagai angkutan umum.

Sementara saat ini, kata dia, aturannya tidak boleh karena memang dari aspek keselamatannya juga tidak menjamin.
“Kita ketahui bersama kecelakaan lalu lintas juga didominasi roda dua dan dinegara maju pun tidak ada angkutan roda dua,” bebernya.

Karena itu, kata Tri, pemerintah dan instansi terkait harus sudah membenahi angkutan umum agar mudah digunakan masyarakat.

Ia menilai revisi udang-undang dengan memperbolehkan roda dua sebagai angkutan ini tidak baik jika tetap dipaksakan. Tidak boleh memikirkan kemudahan pemesanan saja. namun, harus memikirkan aspek keselamatan penumpang.
“Pemerintah juga akan menyiapkan angkutan umum yang layak, juga mudah mendapatkannya. Kita sudah dipikirkan untuk menggunakan aplikasi online,” terangnya.

Sementara saat ini pemerintah pusat sudah ada pembicaraan untuk bekerja sama dengan ojeg online yang sudah beroperasi dalam satu angkutan umum yang disiapkan pemerintah.

“Saya tidak bisa menggambarkan secara gamblang karena keputusannya dari pemerintah dari tingkat DPR RI,” pungkasnya. (RUL)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: