Hibah KNPI Disoal, Dianggap Tak Sesuai Aturan

Ilustrasi Hibah

SERANG, BANPOS – DPD KNPI Banten kubu Ali Hanafiah menggugat hibah yang didapatkan oleh DPD KNPI Banten kubu Rano Alfath. Anggaran hibah sebesar Rp.700 juta yang dicairkan oleh Dispora Banten itu dituding tidak memenuhi legalitas penggunaannya, dikarenakan dicairkan pada tanggal 6 Desember 2017.

“Logikanya, dalam waktu 24 hari, pihak Rano Alfath menghabiskan anggaran tersebut. Ini kan tidak masuk akal,” ujar Sekretaris Jenderal DPD KNPI Banten kubu Ali Hanafiah, Ishak Newton kepada BANPOS, Rabu (25/4/2018).

Dokumen pertanggungjawaban penggunaan hibah Pemprov Banten tersebut tertulis, anggaran hibah dihabiskan sebesar Rp656.500.000 atau terserap sebanyak 93,79 persen dari anggaran yang ada.

Rincian realisasi anggaran tersebut adalah, untuk kebutuhan internal organisasi sebesar Rp43,175 juta, kemudian bantuan program OKP sebesar Rp108 juta, biaya pelantikan sebanyak Rp205,6 juta, kemudian biaya incognito (tak terduga, red) sebanyak Rp32,280 juta, biaya rangkaian hari sumpah pemuda untuk jalan santai sebesar Rp65,470 juta dan rapat kerja daerah sebesar Rp201,975 juta.

“Jadi ternyata anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan mundur ke belakang. Ini jelas melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan negara, dan seharusnya dapat diusut,” tegas Ishak.

Dengan adanya hal ini, Ishak meminta agar Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dapat memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan dana hibah ini. Selain itu, ia mengatakan akan melaporkan tindakan ini kepada aparat penegak hukum.

“Kami akan berkoordinasi untuk melaporkannya ke kejaksaan tinggi,” ungkapnya.

Ishak menegaskan, secara aturan, pihaknya merupakan yang berhak untuk mendapatkan hibah, dikarenakan SK Kemenkumham itu berlaku untuk yang terbaru. Oleh sebab itu, SK yang ada di KNPI kubu Rano Alfath seharusnya tidak dapat dijadikan landasan untuk mengeluarkan anggaran hibah.

“Kami yang berhak untuk mendapatkan hibah, kalaupun Pemprov Banten bermaksud ingin mengayomi kedua pihak, harap untuk memberikan kepada keduanya, jangan hanya ke salah satu saja,” paparnya.

Kepala Dispora Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengaku, proposal pengajuan hibah yang dipimpin oleh Ali Hanafiah tidak lengkap. Sehingga pihaknya merekomendasikan proposal hibah KNPI pimpinan Rano Al Fath.

“Pada saat permohonan hibah tahun 2017, baik KNPI Ali maupun  Rano Al Fath sama-sama mengajukan, tetapi setelah kami cek kelengkapan administrasinya, pimpinan  Ali, persyaratan legalitas administrasinya tidak lengkap, dan ketika kami mintakan untuk dilengkapi, sampai dengan batas akhir tidak juga ada. Akhirnya yang punya Rano Al Fath kami ajukan ke TPAD (tim anggaran pemerintah daerah),” paparnya.

Agar tidak ada pemahaman yang keliru dikemudian hari, lanjut Deden, Dispora telah menyampaikan program hibah kepada pihak-piak terkait, termasuk KNPI. . Bahkan untuk yang 2018 ini pihaknya sudah memberikan pemberitahuan.

“Kalau hibah itu kewenangannya ada di TAPD, kita hanya memberikan rekomendasi saja. Semua juga sudah paham soal itu,” ujarnya.

Adapun penggunaan dana hibah yang mundur dari pencairan diakui, hal tersebut tidak menyalahi aturan.

“Salah satu contoh saja, waktu saya menjabat Sektetaris Plh BKSP (badan kerjasama pembangunan) Jabodetabekjur, banyak kegiatan dibulan Januari dilaksanakan, tetapi anggarannya baru turun bulan Oktober. Karena kalau hibah berbeda dengan DPA  di OPD,” jelasnya. (RUS/PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: