Tindaklanjuti Aduan Ulama, Dewan Semprit OPD

Pimpinan DPRD Kota Serang saat menerima audiensi para ulama, Senin (16/4/2018). FOTO : HERLIN SAPUTRA / BANTEN POS

SERANG, BANPOS – Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Serang menerima kedatangan para ulama dan ustadz yang tergabung dalam Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) di Kantor DPRD Kota Serang.
Adapun kedatangan GPSM tersebut adalah untuk mengadukan dugaan adanya pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di beberapa tenpat karoke serta rumah makan Kota Serang.
Ketua GPSM, Ali Abdul Karim yang akrab disapa Haji Enting mengatakan, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, didapatkan banyak pelanggaran Perda Pekat Kota Serang di beberapa titik.
“Kami menelusuri, ada sekitar 25 tempat hiburan yang jelas tidak berizin dan menyalahgunakan perizinan. Selain itu, terdapat 5 tempat yang disinyalir menggunakan tanah negara, yaitu di daerah gerbang selamat datang,” ungkap Enting kepada awak media, Senin (16/4/2018).
GPSM sendiri secara periodik telah melakukan beberapa penelusuran-penelusuran terhadap tenpat-tempat yang diduga melanggar perizinan, serta telah melanggar Perda Pekat yang telah ditetapkan.
“Ada restoran, yang ternyata menjadi tempat karaoke, jelas menyalahi aturan. Jadi kehadiran kami pada hari ini adalah untuk meminta kepada dewan agar dapat menekan eksekutif untuk menegakkan perda, ini bikin nyamanlah Kota Serang, tagline kita kan Serang Madani, jangan sampai menjadi bahan guyonan orang,” terangnya.
Dari kesepakatan yang dilakukan oleh GPSM di tiap-tiap kecamatan, sudah didapatkan keputusan bahwa tidak boleh ada tempat hiburan malam sama sekali di Kota Serang, sebab itu harus ada tindakan tegas yang diberikan oleh OPD terkait.
“Kita sudah sepakat tidak ada tempat hiburan, di Perda Pekat sendiri bahkan tidak diizinkan minuman beralkohol untuk beredar. Jadi kami berharap Satpol PP dapat menutup tempat hiburan tersebut, masa hanya berani kepada pedagang kaki lima saja,” tegasnya.
Ia mengakui, untuk saat ini lebih memfokuskan kepada penegakan Perda Pekat, dan tidak dalam rangka mengawal Raperda Perizinan Usaha Kepariwisataan (PUK) yang belum ada keputusan hingga saat ini.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Amanuddin Toha menyambut baik kedatangan para ulama yang tergabung dalam GPSM tersebut. Menurutnya, hal ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil OPD-OPD yang ada, untuk memperjelas permasalahan tersebut.
“Keinginan alim ulama kan ingin ada penutupan tempat maksiat, kenapa kita harus tindaklanjuti besok (hari ini, red) dikarenakan ada kerancuan dari beberapa pihak yang memberikan perizinan seperti DPMPTSP dsn Satpol PP serta Kapolres,” ujarnya.
Ia berharap, dalam pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah rumah makan yang tidak berizin akan ditutup atau dibongkar.
“Memang ada yang rancu juga terkait tanah negara, apakah punya pusat atau punya Kota Serang. Jika tidak ada izinnya, maka akan kita gusur, karena DPRD tidak sepakat dengan penggunaan aset untuk melakukan hal tersebut,” kata Toha.
Ada beberapa larangan di dalam Perda Pekat, seperti tempat hiburan dan minuman keras, kemudian terkait jalan protokol yang tidak boleh ada pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Kemudian terkait persiapan menjelang puasa yang harus jelas.
“Nanti harus ada sosialisasi yang lebih massif lagi. Karena di Kota Serang ada peraturan yang jelas, tidak boleh ada minuman beralkohol yang berbeda, bahkan setengah persen sekalipun. Selain itu diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti kasus Bu Saeni,” tandasnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: