PKPI Lolos Pemilu 2019, DPD Tangerang Akan Kembali Bergabung

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), A.M Hendropriyono / IST

SERANG, BANPOS – Partai besutan Hendropriyono, PKPI dipastikan menjadi salah satu peserta Pemilu 2019. Seperti halnya PBB, PKPI memenangkan gugatan sengketa pemilu yang diajukan ke PTUN Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKPI Banten, Muji Rohman mengatakan, sudah memprediksi terkait hal tersebut.

“Saya sebenarnya dari awal sudah yakin, PKPI akan lolos, hal ini berdasarkan data-data yang telah ada. Seperti yang dalam UU Pemilu, contohnya adalah terkait Pilpres yang serentak, sedangkan hal tersebut diatur dengan kursi peserta pemilu 2014 (dimana PKPI sudah ikut serta, red),” kata Muji kepada BANPOS, Kamis (12/4/2018).

Akan tetapi, adanya penetapan tidak lolosnya PKPI oleh KPU RI sebelumnya memang berdampak terhadap beberapa persoalan internal. Salah satunya adalah dengan sempat berpisahnya DPW Kota Tangerang dari tubuh DPP PKPI Banten.

“Saya rasa itu merupakan tindakan yang realistis. Namun saat ini kami sudah ada komunikasi, dan kemungkinan DPW PKPI Kota Tangerang akan bergabung lagi dengan kami,” ungkapnya.

Sedangkan terkait pendaftaran caleg, Muji mengatakan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, walaupun putusan KPU RI sempat berdampak terhadap beberapa orang luar yang menunda keinginannya menjadi caleg di PKPI, namun ia optimis akan tetap dapat memenuhi kuota caleg yang ada.

“Tapi kami sudah menyiapkan untuk internal kader juga. Pembasisan massa juga tetap kami lalukan dengan beberapa kegiatan yang langsung ke masyarakat. Minggu depan kami akan coba untuk mengumpulkan pengurus tingkat kabupaten/ kota untuk mempersiapkan pendaftaran caleg,” paparnya.

PKPI sendiri memasang target yang tidak muluk-muluk, yaitu satu kursi untuk disetiap kabupaten/ kota dan juga provinsi. “Kita juga menyiapkan untuk mendapatkan satu kursi di pusat,” jelasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan sengketa pemilu antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan KPU dengan menyatakan PKPI memenuhi syarat untuk lolos menjadi peserta Pemilu 2019.

Dalam pertimbangan yang dibacakan, hakim menyebut KPU telah salah dengan masih berpegang pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai acuan verifikasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53 UU No. 7 th 2017 tentang Pemilu, menyebut Sipol tidak menjadi patokan baru verifikasi terhadap partai politik dan KPU diminta wajib memverifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis Nasrifal memvonis dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, dan meloloskan PKPI sebagai Parpol peserta Pemilu 2019.

“Dengan ini, Majelis Hakim mengabulkan pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Ketiga memutuskan KPU menerbitkan surat ketetapan baru yang menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu 2019,” ujar Ketua Majelis Hakim Nasrifal saat membacakan putusan. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: