KPU Identifikasi 26 Tempat Khusus

KPU Kota Serang

SERANG, BANPOS – KPU Kota Serang mengidentifikasi adanya 26 tempat khusus yang harus difasilitasi penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Rabu 27 Juni 2018 mendatang.

Tempat-tempat tersebut terdiri dari 10 rumah sakit, 6 puskesmas yang menjalani fungsi rawat inap, 1 panti jompo, dan 9 tempat tahanan kepolisian.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para pasien/keluarga pasien, tenaga medis, serta tahanan tetap harus dilayani hak pilihnya.

Kamis, 12 April 2018, KPU Kota Serang menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi yang membawahi tempat-tempat khusus dimaksud. Jalannya rapat dipandu oleh komisioner KPU Akhmad Syarifudin, Fierly MM, dan M Hopip.

“Kami mohon bapak ibu sekalian bisa memberikan daftar nama pasien, tenaga medis, dan penghuni tahanan pada H-3. Nanti pihak KPU akan membuatkan formulir A.5-KWK, sebagai tanda si pemilih pindah memilih dari TPS asalnya. Nanti KPPS kami di sekitar rumah sakit dan tahanan akan datang membawa keperluan pemungutan suara seperti kotak dan bilik dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan pilihan pemilih. Belajar dari pengalaman, untuk memaksimalkan pelayanan di rumah sakit dengan pasien yang banyak, nanti kami kerahkan maksimal 5 KPPS, agar seluruh ruangan pasien bisa didatangi,” kata Akhmad Syarifudin.

Bagi TPS yang ditunjuk, kata Akhmad, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 orang dan dapat didampingi PPL atau Pengawas TPS dan saksi membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, puskesmas, serta tahanan kepolisian dengan ketentuan pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.

Kemudian petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima formulir Model A.5-KWK dari pemilih. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

“Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia,” kata Akhmad.

Pada kesempatan tersebut juga hadir perwakilan LP dan Rutan Serang. Fierly menjelaskan, dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS di Rutan dan atau LP, KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS.

PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara, PPS berkoordinasi dengan PPL atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di kelurahan lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut.

“Pengambilan surat suara, dicatat ke dalam formulir Model C2-KWK dan formulir Model C1-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS. Karena itu kami bermohon kepada pihak LP dan Rutan agar H-7 segera melaporkan penghuni riil. Karena hampir dapat dipastikan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di LP dan Rutan akan berubah seiring dengan adanya keluar masuk penghuni. Sesuai ketentuan, KPU hanya memberi 2,5 persen surat suara lebih bagi setiap TPS. Itu dihitung dari DPT,” kata Fierly.

M Hopip menuturkan, KPU kini tengah melakukan rekrutmen KPPS. Pekan pertama bulan Juni, kata Hopip, perlu dilakukan rapat bersama antara KPPS terdekat tempat khusus dengan pihak rumah sakit, puskesmas, panti jompo, serta kepolisian. Ini untuk membangun kesepahaman tentang pelayanan hak pilih.

“Nanti KPPS harus diberi tahu aturan yang mengikat di RS dan tahanan. Khawatir kami salah perlakuan. Karena pasti ada kenyamanan pasien juga yang harus kami perhatikan,” kata Hopip. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: