Pelaku Industri Pariwisata Banten Siap Tingakatkan Daya Saing Usaha

Kegiatan Advokasi Standarisasi Industri Pariwisata di Auditorium Disapar Banten, KP3B, Senin (9/4) / LUKMAN HAPIDIN

SERANG, BANPOS – Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata di Banten akan terus digenjot guna meningkatkan daya saing usaha yang semakin baik. Pasalnya, era globalisasi menuntut para pelaku usaha untuk terus menciptakan terobosan baru agar dapat meningkatkan kualitas dari berbagai aspek diantaranya kompetensi dan standarisasi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati saat membuka Kegiatan Advokasi Standarisasi Industri Pariwisata di Auditorium Disapar Banten, KP3B, Senin (9/4).

“Pelaku usaha yang tergabung di industri pariwisata memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap sektor pariwisata dengan dampak yang sangat signifikan seperti membantu pendapatan daerah dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga wajib untuk ditingkatkan kualitas dari SDM maupun industri pariwisatanya,” katanya.

Dijelaskannya, kegiatan yang melibatkan seluruh pelaku industri pariwisata Banten tersebut membahas terkait dengan regulasi dan strategi di seluruh bidang industri pariwisata yang akan berpengaruh terhadap kualitas poroduk, peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mengembangkan produktivitas usaha pariwisata melalui standarisasi yang sudah ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata Agus Priyono MM menjelaskan, komitmen dalam membangun pariwisata seyogyanya dibarengi dengan kemampuan SDM yang mumpuni dan dapat membaca peluang usaha yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat menciptakan produk yang sesuai.

Selain itu, untuk mengembangkan usaha dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki peran untuk mendukung mengembangkan industri pariwisata melalui kemudahan perizinan usaha/ investasi khususnya di sektor pariwisata.

“Standarisasi dan sertifikasi sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Disamping itu, Setiap perusahaan harus memanfaatkan unique resources untuk menjadi yang terbaik di pariwisata agar mampu bersaing baik di domestik maupun di internasional dan mencapai value terbaik,” katanya.

Dikatakan Agus, beberapa usaha pariwisata yang termasuk kedalam kawasan pariwisata, biro perjalanan wisata, hotel, (PPPIK) jasa penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif konvensi dan pameran, konsultan pariwisata, dan darmaga bahari harus berbentuk badan usaha berbadan hukum.

“Melalui kegiatan ini para pelaku usaha dan industri pariwisata diharapkan dapat memahami tata daftar usaha pariwisata (TDUP), sertifikasi usaha, regulasi dan langkah strategis yang dapat meningkatkan segala jenis usaha pariwisata,” jelas Agus.

Disamping itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Deden Indrawan mengatakan, pihaknya akan mendorong kemudahan izin usaha salah satunya di bidang investasi usaha pariwisata dengan melakukan koordinasi yang tepat kepada dinas terkait guna merencanakan pemerataan pembangunan di kawasan pariwisata.

“Kita bisa mengajukan kemudahan izin usaha pariwisata dalam bentuk rekomendasi. Melalui layanan Sistem Pelayanan Izin Terbuka (SiPEKA) yang didalamnya terdapat satu jenis izin usaha pariwisata diharapkan bisa optimal penggunannya. Kami akan melakukan semaksimal mukin sesuai dengan tugas dan kebijakan pemerintah,” katanya. (CR-02)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: