Pilkada 2018, ICW Mencatat Ada Upaya Pengerukan Uang Negara

Tiga Nasum saat memaparkan diskusi disalah satu acara yang diadakan IWO Banten di Kota Serang, (4/4). Herlin Saputra//Banpos.

SERANG, BANPOS – Indonesia Coruption Watch (ICW) setidaknya mencatat tiga pola, pemanfaatan keuangan negara di daerah, untuk kepentingan politik calon kepala daerah (Cakada), terutama inchumbent.

Pertama, mempolitisasi keuangan negara, seperti hibah dan bansos. Meski tidak dikorupsi, tapi digunakan untuk pencitraan para calon inchumnent.

Kedua, meminta sumbangan dari pihak ketiga, terutama dari pengusaha, dengan perjanjian, akan diberikan proyek jika calon yang di usung memenangkan kontestasi.

Ketiga, secara terang-terangan mengkorupsi keuangan negara, dengan banyaknya para calon kepala daerah yang terjerat KPK beberapa hari terakhir.

“Bukan hanya pemilu, tapi sampai Pilkades, ada juga politik uang. Bahkan di luar (negeri) pun ada (korupsi). Kalau di Banten, berdasarkan temuan ICW, itu kan maraknya sembako dan uang tunai,” kata Almas Sjafrina Peneliti Korupsi Politik ICW, dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Banten, Rabu (04/04/2018).

Menurutnya, tak hanya calon kepala daerah (Cakada) saja yang menerapkan politik uang. Namun, para calon anggota legislatif (caleg) pun melakukan hal yang sama. Jika di Banten masyarakatnya masih permisif dengan menerima uang antara Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu. Maka di daerah lain biayanya lebih mahal lagi.

“Kalau dana kampanye di tingkat daerah paling enggak Rp 50miliar. Itu yang legal, bagaimana yang ilegal? Bagaimana mahar politik? Bagaimana dana sebelum tahap kampanye?,” Ujarnya.

Bawaslu sebagai wasit pemilu, yang diberi kewenangan menangani pelanggaran politik, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh inchumbent biasanya melakukan mutasi jabatan, untuk kepentingan salah satu calon. Hal ini bisa terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).

“Penggunaan uang yang besar oleh calon, bisa mempengaruhi pemenangan pasangan calon. Ada juga masalah bantuan sosial, apakah itu menguntungkan atau merugikan,” kata Didih M Sudih, Ketua Bawaslu Banten, ditempat yang sama.

Penyebab orang melakukan korupsi, salah satunya dikarenakan biaya kampanye yang begitu mahal. Seperti yang dikatakan oleh Leo Agustino, dosen politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten.

Leo menerangkan kalau, pola korupsi sebelum era reformasi, penguasa di Jakarta menggunakan strong man, istilahnya, yakni orang-orang kuat di daerah.

Strong man digunakan untuk mengeruk keuangan daerah. Lalu di setorkan ke pemerintahan di Jakarta. Sehingga ini lah yang menjadikan politik dinasti menjadi permisif di daerah.

“Saat era reformasi, pusat tidak ada, maka tidak tidak ada setoran lagi ke atas, maka itu menjadi pundi-pundi di daerah,” kata Leo Agustino, ditempat yang sama.

Untuk memenangkan kontestasi pilkada di daerah, setidaknya setiap calon harus menyiapkan dana sekitar Rp 10 sampai Rp 50 miliar. Bahkan menurut Leo, ada yang sampai Rp 100 miliar. Namun, keuangan para calon tak sampai sebegitu besarnya.

Pria berkacamata ini menjelaskan bahwa realita politik di Indonesia, masih mengenal istilah cukong atau petarung uang. Cukong ini menginvestasikan uang nya, bisa ke salah satu calon, atau ke semua calon, untuk dana kampanye.

Lalu setelah menang, maka sebagai timbal baliknya, cukong itu akan mendapatkan pekerjaan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan.

“Sejak tahun 2006-2007, Freedom house, menempatkan Indonesia ke dalam negara demokrasi yamg sebagian, demokrasi yang terbatas. Salah satu penyebab, semakin massif nya korupsi yang terjadi di era reformasi,” jelasnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: