Jelang Panen, Nilai Tukar Petani di Banten Menurun

 

 

 

SERANG, BANPOS – Pada awal April 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tentang penurunan Nilai Tukar Petani (NTP).

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP ideal agar petani sejahtera berada pada angka 125. Karena jika NTP sebesar 100, maka pendapatan petani dari usahatani dalam posisi impas.

Pada sepanjang Maret 2018, NTP nasional tercatat sebesar 101,94 atau turun 0,39% dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan juga diikuti oleh NTP di Provinsi Banten sebesar 0,46% dari 101,47 pada Februari 2018 menjadi 101,00 pada Maret 2018.

Menurut Ketua Damar Leuit Banten, Misrusin, situasi itu terjadi dikarenakan laju penurunan indeks harga yang diterima petani lebih cepat dibandingkan laju penurunan indeks harga yang dibayar Petani. Dampak penurunan terbesar dipengaruhi oleh kelompok petani tanaman pangan khususnya padi.

“Karena Gabah Kering Giling (GKG) ditingkat petani mengalami penurunan harga sebesar 2,92persen, sedangkan untuk Gabah Kering Panen (GKP) mengalami penurunan sebesar 5,92 persen, begitupun pada Gabah di luar kualitas ini turun sebesar 14,04 persen. Dengan kisaran harga GKG Rp.5.417, GKP Rp.4.882,- per kg,- dan kualitas rendah Rp.4.200,- per kg,” katanya dalam siaran persnya yang diterima Banpos.co, Rabu (4/4/2018).

Lanjutny, penurunan harga gabah dan beras petani ini, disinyalir karena beras impor yang sudah memasuki gudang-gudang di Provinsi Banten pada awal Maret 2018 lalu. “Walau dialokasikan sebagai beras cadangan pangan, kehadiran beras impor secara nyata telah mempengaruhi tingkat harga gabah dan beras ditingkat petani,” ucapnya

Padahal, kata dia, harga bagus sempat dirasakan petani pada pergantian tahun kemarin. Namun, belum lagi penurunan dipresdiksi akan terus berlanjut. “Mengingat pada akhir Maret 2018 ini beberapa daerah sentra produksi padi di Provinsi Banten sudah mulai memasuki panen raya,” ungkapnya

Masih kata dia, situasi ini juga diperburuk dengan tingkat deflasi di daerah perdesaan Provinsi Banten sebesar 0,22persen. Deflasi itu, disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang menyumbang sebesar 0,92 persen.

“Sebagai langkah cepat, kami Damar Leuit mendesak pemerintah Provinsi Banten untuk segera membentuk kelembagaan pangan sesuai mandat UU 18/2012 tentang Pangan. Lembaga ini berwenang untuk menajamin harga pangan ditingkat petani dan mengendalikan harga pangan bagi konsumen. Sehingga jangan lagi kita jumpai harga pangan anjlok ditingkat petani ketika panen raya tiba. Sebagai soko guru negara, kesejahteraan petani harus diwujudkan,” harapnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: