Pengelolaan Anggaran Pemkot Serang Buruk

Ilustrasi

SERANG, BANPOS – Kinerja Pemkot Serang kembali menuai kritikan. Saat ini suara kritis tersebut datang dari mahasiswa. Aktivis mahasiswa menilai, capaian RPMJD yang dibawah 50 persen tersebut menunjukan buruknya pengelolaan APBD Kota Serang.

“Jika memakai konsep APBD berbasis kinerja, ini Pemkot Serang jelas gagal total mengelola anggaran rakyat. Triliunan pajak dan retribusi dari masyarakat, ternyata dibayar hanya dengan kinerja 45,13 persen saja. Sangat mengecewakan,” ujar aktivis HMI MPO Komisariat Untirta Pakupatan, Diebaj Ghuroofie Dzillil Hub kepada BANPOS, Rabu (21/3).

Diebaj mengatakan, dari analisis APBD secara makro, ketimpangan juga terlihat dari struktur belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung. Selain itu, ia juga menyoroti konsep penyerapan anggaran di OPD Kota Serang yang terkesan tidak jelas.

“Sekarang begini, konsep APBD itu harus diserap maksimal, agar dapat membiayai program pembangunan. Tapi bagaimana program pembangunan akan berjalan? Serapan APBD saja hanya kisaran 80 persenan, dan untuk belanja langsungnya masih di bawah belanja tidak langsung, jadi jika ada prestasi pembangunan pun, saya rasa itu secara otomatis saja,” jelas mahasiswa jurusan Akuntansi Untirta tersebut.

Menurut Diebaj, hal ini menjadi sebuah pertaanyaan yang cukup menggangu ketika melihat persentasi capaian kinerja yang dilakukan oleh pemkot Serang pada periode kepemimpinan ini. Ditambah menjadi kecil kemungkinan untuk mencapai angka 100 persen, dengan masa jabatan yang sudah cukup sedikit.

“Hal ini menurut saya menjadi gambaran kegagalan Pemkot Serang. Seharusnya, Walikota Serang yang sudah menjabat selama 2 periode mengetahui kebutuhan dan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokratik (LMND) Komisariat Untirta, Diego Armando mennyoroti alokasi penanggulang kemiskinan yang hanya mencapai 1,9 persen dari struktur APBD Kota Serang.

“Dari alokasi anggaran pun dapat terlihat bagaimana orientasi pemerintah yang tidak pernah memiliki prioritas kepada rakyat di bawah,” terang Diego.

Diego mengungkapkan, hal tersebut diperparah dengan kebijakan Pemkot Serang yang malah menaikkan tunjangan ASN di tengah rendahnya pencapaian kinerja yang diperlihatkan. Menurutnya, alasan Pemkot Serang agar menambah semangat ASN bekerja tidaklah masuk logika.

“Ini agak membingungkan, saat kita lihat alokasi anggaran untuk masalah kemiskinan cukup kecil sehingga seakan tidak menjadi prioritas, malahan untuk anggaran yg dialokasikan cukup besar ialah untuk kenaikan gaji ASN,” ungkapnya.

Diego menyatakan tidak terlalu terkejut dengan rendahnya capaian kinerja tersebut. Menurutnya, pola pembangunan di Kota Serang selama ini bias, dan tidak menunjukkan pro terhadap masyarakat miskin.

“Masalah penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemkot adalah hal yang juga perlu ditanyakan, terutama untuk masyarakat yang hari ini memang secara basisnya kurang mampu untuk mengakses berbagai pekerjaan yang semakin sulit persaingannya,” tandasnya. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: