Inspektorat Awasi Pelaksaan Proyek Besar

Papan pemberitahuan Awas Bahaya Laten Korupsi terpampang di depan pintu aula rapat Inspektort Cilegon,” Kamis (8/3) / Elfrida Ully Artha/Banten Pos

CILEGON, BANPOS – Untuk tidak mengulangi anggaran Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2016 sebesar Rp311 miliar, sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dipanggil secara langsung oleh Sekda (Seketaris Daerah) Kota Cilegon, Sari Suryati. Pemanggilan yang dilakukan ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan proyek prioritas dikerjakan oleh para OPD.

Pantauan BANPOS, rapat tertutup yang digelar ini, ada beberapa OPD yang turut dipanggil oleh Sekda Cilegon dan Kepala Inspektorat, diantaranya Kelapa BPBJ (Badan Pengadaan Barang dan Jasa) Saefudin, Kepala BPKAD (Badan Pengadaan Keuangan Aset Daerah) Maman Mauludin, Disperindag dll.

Sekda Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, ada beberapa skala prioritas yang dimiliki oleh Pemkot Cilegon yang dikerjakan oleh masing-masing OPD di Kota Cilegon. Selain itu, pihaknya pun menginginkan segala prioritas yang dilakukan ini harus benar-benar berkualitas dan dikerjakan secara optimal.

“Kami ingin semua proyek yanh menjadi prioritas bisa berkualitas lagi. Bahkan, kami juga ingin melihat dan mengembalikan lagi kepada kegiatan tersebut. Bahkan, dari setiap kegiatan itu output apa yang bisa diambil? Selain itu output kegiatan juga musti sesuai dari awal sebuah setelah ada perencanaan. Kalau memang kegiatan tersebut sifatnya kontruksi, seperti apa sfesifikasinya? Kerangkanya pun seperti apa? Dan semua pekerjaan yang dikerjakan itu musti sesuai dengan koridor dan rambu-rambu yang ada?,” kata Sari kepada BANPOS usai rapat tertutup tentang Kegiatan pemaparan kegiatan prioritas yang digelar di Aula Rapat Inspektorat Cilegon,” Kamis (8/3)

Ia mencontohkan, saat ini, ada beberapa OPD yang mengerjakan kegiatan yang bersifat kontruksi, juga harus mengetahui dan memenuhi standar dan speck yang ada. Kemudian, diperlukan kerangka-kerangka yang valid sesuai dengan koridor dan rambu-rambu yang ada. Bahkan, OPD juga barus bisa melihat kontrak yang jelas yang akan dikerjakan.

“Jadi semua itu mesti dilalukan oleh para OPD dalam menjalankan proyek yang akan mereka kerjakan. Speck dan kontrak harus sesuai dengan kontrak dan rambu yang ada. Jangan sampai nantinya pengerjaan proyek yang akan dijalankan justru akan berdampak buruk terhadap pekerjaan tersebut. Perlu diingat juga serapan amggaran pun harus dilihat jangan sampai menimbulkan silpa yang begitu besar,” ujarnya.

Pada proyek pekerjaan yang dikerjakan ini, Inspektorat berkewajiban dalam mengawasi dan mengawal proyek pekerjaan yang akan dilakukan oleh para OPD agar tidak keluar dari regulasi dan tupoksi yang ada.

Perlu diketahui beberapa program prioritas yang dimiliki Pemkot Cilegon, diantaranya, Program pembangunan dan pemeliharaan dan sarana olahraga (Pembangunan Sprot Center, Program pembinaan dan penggelolaan Pemagaran Pasar Blok F, Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Instansi Daerah, Program peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan teknologi internal (Pengembangan smart city) (prioritas daerah).

Selanjutnya, Program penataan Perumahaan dan permukiman dan Peningkatan cakupan layanan air minum PDAM

Terpisah, Inspektur Pemkot Cilegom Epud Saepudin mengaku, jika pihaknya selalu berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap OPD yang memiliki anggaran yang besar dalam berbagai proyek pengerjaan. Bahkan, pihaknya pun telah melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada OPD tersebut dalam hal penganggaran.

“Oh kita sudah ingatkan bahkan pembinaan pun sudah kita lalukan. Sekarang tergantung pada masing-masing orang tersebut dalam penggunaan anggaran tersebut. Yang terpenting penyerapan anggaran yang dimiliki OPD harus jelas dan jangan kembali ada silpa di masing-masing proyek pekerjaan tersebut,” pungkasnya. (EUA)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: