Data Kemiskinan Terancam Tidak Valid

Ilustrasi Warga Miskin

SERANG, BANPOS – Upaya Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk memutakhirkan data kemiskinan di Banten, sepertinya harus terkendala dengan masih belum perhatiannya pemerintah kota dan kabupaten yang ada.

Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS,  untuk Kota Serang, Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dengan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) tahun 2018 ini terancam tidak terlaksana, dikarenakan masih adanya tarik ulur persoalan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Kota Serang.

Dimana pihak Pemprov Banten mengalokasikan untuk penataan kawasan Banten Lama, sedangkan Pemkot Serang berencana untuk menggunakannya sebagai anggaran pembangunan Rumah Sakit.

Ditemui di ruangannya, Pengelola Sekretariat TKPK Provinsi Banten Anda Abdul Hasis, tidak menampik kabar yang berkembang tersebut, menurutnya memang belum ada kesepakatan (deadlock, red) antara Pemprov Banten dengan Pemkot Serang.

“Alasannya, pihak Pemkot Serang tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan MPM, sebab belum selesai persoalan Bankeu,” jelas Anda kepada awak media, Selasa (6/3/2018)

Anda melanjutkan, Kota Serang merupakan pilot project pelaksanaan MPM yang berdasarkan surat edaran dari Gubernur terkait PDBT melalui MPM, namun dikarenakan persoalan ini, maka akan ada kemungkinan tidak terlaksana sesuai jadwal yang sudah ada.

“Kota Serang itu seharusnya masuk laporan di semester awal, yaitu bulan Mei. Kami juga sudah melatih 69 pendata lapangan dan verifikasinya, namun jika seperti ini terus, khawatirnya akan tidak optimal kinerja petugas karena terlalu lama jarak antara pelatihan dengan pelaksanaanya,” paparnya.

Ia mengaku, sudah ada beberapa skenario cadangan yang disiapkan, akan tetapi sedang diperhitungkan bagaimana dampak yang akan terjadi dengan pilihan tersebut.

“Ada solusinya, tapi nanti bagaimana pimpinan yang akan menentukan,” lanjut Anda.

Anda menegaskan, MPM ini akan sangat menunjang kinerja daerah, dikarenakan dengan data yang valid, maka anggaran daerah dapat terlihat manfaatnya bagi masyarakat dengan lebih jelas.

“Seperti yang disebutkan, terkait anggaran berbasis kinerja, jadi jelas target-targetnya,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bappeda Kota Serang, Joko Sutrisno menampik terjadi deadlock pada saat diskusi untuk pelaksanaan MPM, bahkan menurutnya, Pemkot Serang sudah siap untuk melakukan MPM tersebut.

“Gak kok, tetap jalan terus. Untuk anggarannya, kita nunggu dari Bankeu porsinya,” jelas Joko.

Sedangkan, tentang proses pembahasan alokasi Bankeu sendiri yang dikabarkan tarik ulur, Joko memberikan jawaban bahwa akan mengikuti bagaimana hasil dari Pemprov Banten saja.

“Sedang proses pembahasan sama provinsi, kan kebijakannya dari Gubernur, kita ikuti dari Gubernur,” tandasnya.

Ia mengaku, belum tahu kebijakan terakhir seperti apa yang disepakati. (PBN)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: