Bus Tidak Lengkap Administrasi, Dilarang Masuk Terminal

SERANG, BANPOS – Adanya keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003, tentang penyelenggaraan anguktan orang dijalan dengan angkutan umum. Balai pengelolaan transportasi darat wilayah VIII Banten menerapkan aturan bagi bus tidak lengkap administrasi dilarang masuk terminal, hal tersebut berlaku pertanggal 01 Februari 2018.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil DPTD Wilayah VIII Banten, Robby Hasanudin mengatakan, dengan adanya peraturan tersebut, pihaknya tengah mengadakan penertiban untuk kendaraan bus jenis AKAP yang berada diterminal tipe A yang berada di Provinsi Banten.

“Untuk saat ini kami sudah cukup memberikan sosialisasi kepada para pengurus PO atau perwakilan yang ada diterminal-terminal Provinsi Banten,” kata Robby kepada awak media ketika ditemui di Terminal Pakupatan, Kota Serang, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, Kurang lebih sosialisasi telah lakukan selama tiga bulan dan pelaksanaan evaluasi, seusai sosialisasi baru bisa pihaknya terapkan diterminal itu terhitung mulai tanggal 1 februari 2018.

“Sejauh ini alhamdulilah sudah mulai ada terlihat perubahan-perubahan dimana bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai baik untuk persyaratan administrasi atau teknik laik jalan kita berikan sanksi bentuk tilang, itu sanksi sementara ini dilapangan,” ucapnya.

Tapi, kata Robby, apabila ditemukan kendaraan yang memang sama sekali untuk kartu pengawasan dan surat dikendaraannya ataupun STNK nya tidak ada dengan terpaksa pihaknya akan melakukan penanganan. “Itu mungkin sanksi yang terberat yang akan kami lakukan, sementara ini sifatnya hanya sanksi tilang yang baru terapkan saat ini,” ungkapnya.

Untuk jumlah kendaraan sendiri yang sudah ditindak, kata Robby, sementara ini sekitar 56 kendaraan dari 200 kendaraan yang pihaknya periksa.

Robby pun menjelaskan bentuk administrasi yang pihaknya periksa adalah buku pengawasan umum atau sering disebut dengan ijin trayek dan STUK yang sering disebut buku KIR. “kami sesuaikan dimana data kendaraan dan buku kir dengan kendaraan baik nomor kerangka sasis maupun nomor mesin kendaraan, akan disesuaikan, apabila memang tidak sesuai yah sanki nya kami tilang,” katanya.

Untuk jenis kendaraan yang melanggar, kata Robby, semuanya relatif, tapi memang rata-rata karena ini memang terminal tipe A baru, jadi terminal ini bukan terminal asal tujuan melainkan tempat singgah.

“Makannya untuk saat ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu dominannya hampir rata-rata ijin trayek atau kartu pengawasan itu mungkin yang terjadi,” ucapnya.

Ditempat yang sama, salah satu supir bus jurusan priuk-merak, idoy, mengungkapkan pihaknya tidak ada kendala akan peraturan ini, karena ia sudah membekali surat-surat kendaraannya lengkap. “Tidak gimana-gimana karena surat-suratnya lengkap,” singkatnya. (CR-01)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: