Lagi, Ranta Dituntut Mundur, Giliran IMM Gelar Demo

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten menggelar aksi demonstrasi di KP3B, Curug, Kota Serang pada Jumat (9/2). Dalam aksinya, massa menuntut agar Sekda Banten Ranta Soeharta segera mengundurkan diri dari jabatannya. (MAHARDIKA RIZKI)

SERANG, BANPOS – Aksi unjuk rasa yang menuntut Sekda Provinsi Banten, Ranta Soeharta untuk mundur dari jabatannya terus berlanjut, kali ini aksi dilakukan oleh Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Banten di KP3B, Curug, Kota Serang pada Jumat (9/2/2018).

IMM menilai tuntutan tersebut cukup masuk akal lantaran Ranta Soeharta dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik sebagai ASN terkait langkah pencalonannya di Pilkada Kota Serang 2018.

Ketua Umum IMM Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengatakan, Ranta Soeharta sebagai Sekda Banten diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami meminta kepada Sekda Banten agar menjadi suri tauladan yang baik bagi pejabat ASN di Banten,” ujar Asep Rahmatullah.

Ia menjelaskan, UU nomor 5 tahun 2014 mengatur profesi ASN atau PNS harus berlandaskan pada prinsip dan nilai dasar, kode etik kode perilaku, serta komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik.

“Kami mengimbau agar PNS menjadi negarawan sejati karena pimpinan adalah contoh bagi bawahannya, tentu harus menjalani aturan dan ketika melanggar aturan, jelas tidak menjadi suri tauladan, karena aturan harus ditegakkan, ketika dilanggar ada punishment,” katanya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa melakukan aksi tutup mulut dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Pak Ranta Soeharta (Sekda Banten) Jadilah Suri Tauladan yang Baik bagi ASN Lain Mengundurkan Diri Lebih Terhormat dan Mulia (Khusnul Khtimah)’.

Sebelumnya, Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) meminta kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk bisa bersikap tegas kepada Sekda Banten, Ranta Soeharta atas dugaan pelanggaran etika yang telah dilakukannya saat akan mencalonkan diri pada Pilkada Kota Serang 2018.

Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada mengatakan, sekda merupakan jabatan tertinggi di lingkungan pemerintahan dan sudah sepatutnya bisa menjadi teladan bagi bawahannya. Menurut Uday, yang dilakukan Ranta dengan melakukan kasak-kusuk ke sejumlah partai politik, tidak mencerminkan sebagai birokrat yang patut diteladani. Perilaku tersebut telah melanggar PP Nomor 42 tahun 2014 Tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

“Tetapi yang pasti perilakunya sudah melampaui asas kepatutan dan kepantasan serta etika moral sebagai seorang ASN selevel Sekda, yang semestinya menjadi teladan bagi ASN lainnya di Banten,” katanya.

Atas dasar itu, Uday meminta Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi atas semua tindakan Ranta yang dinilai sudah melampaui batas wajar seorang ASN.

“Kinerja sekda itu sangat mungkin dievaluasi. Sebab untuk membangun sebuah daerah, gubernur butuh seorang sekda yang andal dan teladan bagi ASN,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi Dan Pemilu (JRDP) pun pernah mengungkap adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat yang dilakukan oleh Sekda Banten, Ranta Soeharta, saat menjalani penjaringan pencalonan untuk Pilkada Kota Serang 2018.

Ranta yang merupakan pejabat utama penanggungjawab pembinaan ASN di Pemprov Banten melakukan langkah politik praktis demi mendapat dukungan partai politik untuk pencalonannya di Pilkada Banten, meskipun akhirnya Ranta tidak jadi mencalonkan karena tidak mendapat dukungan parpol. Atas dasar itu, JRDP pun telah melaporkan Ranta ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (DIK)

Leave a Reply

%d blogger menyukai ini: